TOPMEDIA – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang kini sedang melemah disorot oleh sejumlah ekonom.
Ketum Partai Gerindra ini menyebut bahwa pelemahan rupiah itu tidak perlu dikhawatirkan karena masyarakat desa tidak menggunakan dolar dalam bertransaksi.
Sebagaimana diketahui, kini USD 1 telah menembus Rp 17.600. Angka ini jauh dari asumsi APBN 2026 yakni Rp 16.500 per dolar.
Senafas dengan hal itu, Bhima Yudhistira selaku Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) mengatakan bahwa meskipun masyarakat desa tak menggunakan dolar AS untuk transaksi, tapi dampak pelemahan rupiah tetap akan menjalar hingga ke desa.
Hal ini karena ekonomi Indonesia semakin terintegrasi pada sistem global dengan banyak kebutuhan masyarakat desa yang terkait dengan barang impor.
Adapun barang-barang tersebut mulai dari gas LPG, pupuk, kendaraan bermotor, hingga barang elektronik.
“Jangan dikira pelemahan nilai rupiah terhadap dolar yang sudah Rp 17.600 itu tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik di level desa,” ujarnya, Minggu (17/5/2026).
“Emangnya orang desa nggak pakai barang-barang impor. Mulai dari handphone, kendaraan bermotor, komponen elektronik, mesin cuci, itu semua akan terpengaruh. Pupuknya pun juga akan terpengaruh harganya yang ada di sentra sentra pertanian kalau rupiah makin melemah,” sambung Bhima.
Ia mengatakan, seharusnya pemerintah mulai menyiapkan skenario mitigasi, bukan terkesan menantang situasi tanpa persiapan.
“Di Indonesia ini seolah justru menantang, tapi tanpa persiapan. Saya kira sikap dan komunikasi seperti ini sangat membahayakan karena masyarakat seolah dibuat tenang tapi tidak siap dengan sudden shock. Pemimpin di negara lain justru menyiapkan skenario terburuk karena efek perang masih panjang,” katanya.
Bhima pun mengingatkan pelemahan rupiah terhadap dolar AS sudah mencapai sekitar 7 persen dalam satu tahun terakhir. Menurutnya, kondisi itu menjadi alarm yang perlu dicermati serius karena bisa berdampak terhadap investasi dan ketenagakerjaan.
“Itu semua tinggal menunggu waktu saja sampai harga-harga akan menekan di pedesaan dan jangan salah juga, kalau rupiahnya terus melemah terhadap dolar, PHK massal, desa itu akan dibanjiri oleh mereka yang jadi korban PHK di perkotaan kembali lagi ke desa tapi tidak bekerja dan tidak berpenghasilan, kan itu akan jadi beban desa,” ujarnya.
Senada diungkapkan Yusuf Rendy Maniket, ekonom dari CORE Indonesia. Yusuf mengatakan bahwa pelemahan rupiah ke kisaran Rp 17.600/USD tetap masuk ke ekonomi pedesaan melalui berbagai jalur harga.
Misalnya kata Yusuf, pupuk yang masih bergantung pada bahan baku impor. Harga BBM domestik pun nantinya juga terdampak yang dipengaruhi harga minyak dunia yang dihitung dalam dolar AS.
Ada pula pakan ternak yang banyak menggunakan jagung dan bungkil kedelai impor, obat-obatan di puskesmas, bahan pangan olahan, hingga produk konsumsi sehari-hari juga memiliki komponen impor yang cukup besar.
“Karena itu, ketika rupiah melemah tajam, dampaknya terhadap inflasi pedesaan sebenarnya bukan persoalan apakah akan terjadi atau tidak, melainkan seberapa cepat transmisinya muncul. Biasanya efek tersebut mulai terasa dalam satu hingga dua kuartal setelah depresiasi terjadi,” ujarnya.
Secara perspektif ekonomi makro, kata Yusuf menjelaskan, bahwa persoalan yang lebih sensitif justru terletak pada sinyal kebijakan, yang kemudian ditangkap pasar, kemudian pasar valas sangat bergantung pada persepsi mengenai komitmen otoritas dalam menjaga stabilitas.
“Dalam situasi seperti itu, ekspektasi pelemahan bisa berkembang menjadi tekanan nyata. Investor mulai meningkatkan lindung nilai, permintaan dolar naik, arus modal keluar membesar, dan depresiasi rupiah akhirnya memperkuat dirinya sendiri. Situasi seperti ini dalam ekonomi sering disebut sebagai self-fulfilling depreciation,” ujarnya.
Narasi yang menenangkan dan menganggap tidak terjadi apa-apa, kata Yusuf, justru berisiko dalam jangka panjang. Karena bisa menurunkan rasa urgensi publik terhadap kebutuhan reformasi struktural.
“Padahal tekanan kurs yang berulang menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki persoalan mendasar, mulai dari ketergantungan impor pangan dan energi, pasar keuangan domestik yang dangkal, hingga disiplin fiskal yang sering diuji ketika tekanan global meningkat,” katanya. (*)
