TOPMEDIA, JAKARTA – Benarkah jika penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh akan berpotensi memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi nasional.
Pembahasan ini masih berlanjut terkait Program MBG yang mengemuka setelah beredar informasi di media sosial yang menyebut program tersebut akan dihentikan sementara mulai 5 Juni 2026.
Penghentian sementara itu akibat kendala dana operasional. Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan bukan merupakan pengumuman resmi dari lembaga.
Dari hal itu, pakar ekonomi mulai menyoroti dampak fiskal dan ekonomi dari program MBG yang membutuhkan anggaran besar, termasuk pengaruhnya terhadap persepsi pelaku pasar, nilai tukar rupiah, dan pergerakan pasar saham.
Bhima Yudhistira Adhinegara selaku Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan bahwa penghentian sementara Program MBG segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk kemudian berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Evaluasi program MBG perlu dilakukan mengingat kebutuhan anggaran yang besar serta potensi dampaknya terhadap kondisi fiskal pemerintah,” katanya kepada CNN, dikutip Senin, (8/6/2026).
Bhima pun menilai langkah itu dapat memberikan sinyal positif kepada pelaku pasar keuangan, termasuk investor di pasar saham dan pasar valuta asing.
“Kalau MBG dihentikan sementara dan dilakukan evaluasi menyeluruh, menurut saya justru akan berdampak positif bagi perekonomian,” ujar Bhima.
Sambung Bhima, keberlanjutan program dengan skala yang terus diperluas berpotensi meningkatkan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kondisi tersebut akan menjadi salah satu faktor yang diperhatikan oleh pelaku pasar dalam menilai prospek ekonomi Indonesia.
“Karena kalau anggaran MBG terus dipertahankan dalam jumlah besar tanpa moratorium, sementara jumlah dapurnya juga semakin banyak, maka efeknya justru akan kontraktif terhadap perekonomian Indonesia. Dampaknya juga akan terasa terhadap tingkat kepercayaan pelaku pasar, baik di pasar saham maupun terhadap rupiah,” katanya.
Kepercayaan Pasar Jadi Sorotan
Bhima beranggapan bahwa saat ini pelaku pasar tidak hanya melihat sentimen jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kondisi fiskal pemerintah dalam jangka menengah dan panjang.
Menurutnya, perkembangan defisit APBN serta kebutuhan pembiayaan utang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan investasi.
“Ini bukan hanya soal sentimen pasar. Pelaku pasar juga mencermati pelebaran defisit APBN dan beban utang pemerintah yang terus meningkat,” ujarnya.
Ia kemudian berpendapat bahwa kebijakan pengendalian belanja negara dapat membantu meningkatkan kepercayaan investor.
Jika nanti kepercayaan pasar membaik dan nilai tukar rupiah menguat, tekanan terhadap biaya impor juga berpotensi berkurang.
“Ketika rupiah kembali menguat, beban biaya impor tidak akan terlalu membebani harga-harga konsumen melalui inflasi,” kata Bhima.
Dikhawatirkan Memengaruhi Pasokan Pangan
Tak hanya aspek fiskal dan pasar keuangan yang disorot Bhima, ia menilai pelaksanaan MBG dalam skala besar berpotensi memberikan tekanan terhadap rantai pasok pangan domestik.
Program MBG membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar yang sebagian besar dipasok oleh produsen dan distributor berskala besar sambungnya.
“Program MBG membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar yang sebagian besar dibeli dari petani skala besar maupun distributor skala besar,” ujarnya.
Dengan peningkatan permintaan jumlah besar akan berpotensi mengurangi pasokan yang tersedia di pasar umum.
Kemudian, kondisi tersebut terjadi harga pangan di tingkat pedagang maupun konsumen dapat mengalami kenaikan.
“Kondisi ini berpotensi mengurangi pasokan yang tersedia di pasar umum dan pada akhirnya mendorong kenaikan harga di tingkat pedagang maupun konsumen. Dengan kata lain, risiko inflasi menjadi lebih tinggi,” katanya.
Bhima mengatajan bahwa evaluasi terhadap program MBG perlu dipertimbangkan agar pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara tujuan program sosial dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
“Karena itu, menurut saya, MBG perlu mengalah terlebih dahulu agar stabilitas harga tetap terjaga,” ujarnya. (*)
