TOPMEDIA, JAKARTA – Perum Bulog menginstruksikan seluruh jajarannya di daerah untuk segera melakukan langkah intervensi pasar guna merespons kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng kemasan rakyat, MinyaKita.
Langkah ini diambil setelah komoditas tersebut dilaporkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 15.700 per liter.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa stabilitas harga pangan kini menjadi prioritas mendesak. Instruksi ini dikeluarkan menyusul banyaknya keluhan masyarakat di berbagai wilayah yang kesulitan mendapatkan MinyaKita dengan harga normal.
“Kami sudah menekankan kepada seluruh jajaran di daerah untuk melaksanakan operasi pasar, baik untuk beras maupun MinyaKita,” ujar Rizal saat ditemui seusai Rapat Percepatan Realisasi Pendanan Penyerapan Gabah di Kantor Bulog Jakarta, Senin (13/4/2026).
Kelangkaan MinyaKita di pasar tradisional bukan hanya persoalan distribusi, melainkan juga menyangkut ketersediaan stok di gudang-gudang penyangga. Rizal mengungkapkan, Bulog telah melakukan evaluasi nasional secara daring untuk membedah akar masalah di tiap wilayah.
Selain mengandalkan stok yang ada, Bulog juga tengah berkomunikasi intensif dengan Kementerian Perdagangan untuk meminta tambahan kuota MinyaKita. Langkah ini dianggap krusial agar operasi pasar yang dilakukan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu menyentuh kebutuhan rill masyarakat secara berkelanjutan.
“Targetnya minggu ini kami akan mulai melaksanakan operasi pasar khusus MinyaKita, dimulai dari wilayah DKI Jakarta dalam satu dua hari ini. Percepatan ini penting untuk meredam kekhawatiran masyarakat,” tambah Rizal.
Stabilitas harga pangan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah di tengah dinamika ekonomi awal tahun 2026.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), beras masih menjadi kontributor inflasi sebesar 0,03 persen. Tekanan inflasi ini dikhawatirkan akan bertambah jika harga minyak goreng tidak segera dikendalikan.
Keberhasilan Bulog dalam menjaga stabilitas harga selama periode Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah lalu menjadi modal optimisme bagi manajemen. Namun, Rizal mengingatkan bahwa pengawasan di tingkat pasar harus diperketat agar tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi kelangkaan untuk mengambil keuntungan pribadi.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Bulog berkomitmen memberikan pelayanan terbaik melalui stabilisasi harga pangan. Kami akan pastikan distribusi kembali normal,” tegasnya.
Instruksi operasi pasar ini menjadi ujian bagi efektivitas koordinasi antara Bulog pusat dan daerah. Tantangan geografis dan perbedaan rantai distribusi di luar Pulau Jawa sering kali menjadi penghambat sampainya pasokan pangan murah ke tangan konsumen akhir.
Pengamat ekonomi sering kali menyoroti bahwa operasi pasar harus dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap rantai pasok dari distributor hingga pengecer. Tanpa pengawasan, ada risiko stok MinyaKita dari operasi pasar justru merembes ke pedagang besar dan kembali dijual di atas HET. (*)
