TOPMEDIA, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah progresif dalam merombak postur kurikulum pendidikan tingkat dasar di Tanah Air.
Pemerintah secara resmi bakal menetapkan mata pelajaran Bahasa Inggris sebagai kurikulum wajib bagi seluruh siswa Sekolah Dasar (SD) mulai kelas 3. Kebijakan strategis ini dijadwalkan berlaku serentak secara nasional pada Tahun Ajaran 2027/2028 mendatang.
Langkah ini menandai kembalinya Bahasa Inggris dalam struktur kurikulum dasar wajib, setelah pada beberapa pergantian kurikulum sebelumnya sempat digeser menjadi mata pelajaran pilihan atau sekadar muatan lokal.
Pengenalan kompetensi linguistik global sejak usia dini ini dinilai krusial guna memperkuat fondasi akademik serta daya saing generasi muda Indonesia di panggung internasional.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa penetapan linimasa implementasi pada tahun 2027 dilakukan agar seluruh ekosistem pendidikan memiliki waktu persiapan yang matang.
Pemerintah enggan menerapkan kebijakan secara terburu-buru tanpa didukung kesiapan infrastruktur pedagogis yang solid di lapangan.
“Yang baru adalah pelatihan bahasa Inggris karena pada tahun 2027 nanti, tahun ajaran 2027/2028, pelatihan bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib yang diajarkan mulai kelas 3 sekolah dasar,” ujar Abdul Mu’ti dalam Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Jakarta, Senin malam (25/5).
Akselerasi Kompetensi dan Kesiapan Guru
Sebagai langkah awal sebelum kewajiban ini diterapkan penuh, Kemendikdasmen mulai menggulirkan program pelatihan berskala masif bagi guru-guru SD di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini.
Fokus utama program ini adalah membekali para pendidik dengan metode pengajaran bahasa asing yang interaktif, menyenangkan, dan sesuai dengan perkembangan psikologi anak usia dasar.
“Sekarang sedang kami siapkan bagaimana agar program itu dapat berjalan melalui pelatihan para guru SD dalam mata pelajaran Bahasa Inggris,” lanjut Mu’ti.
Menurutnya, pengenalan Bahasa Inggris sejak usia dini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kompetensi generasi muda dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
Berdasarkan cetak biru program prioritas pemerintah, peningkatan kapasitas guru ini tidak berdiri sendiri. Kurikulum pembekalan jajaran pendidik juga diintegrasikan dengan materi mutakhir lainnya guna merespons tantangan digitalisasi.
Selain kecakapan berbahasa, para guru juga disiapkan untuk menguasai materi pembelajaran mendalam (deep learning), dasar-dasar pemrograman (coding) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), kepemimpinan kepala sekolah, hingga penguatan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).
Komitmen Anggaran dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik
Menyadari bahwa keberhasilan transformasi kurikulum berada di tangan guru, pemerintah menyertai kebijakan ini dengan penguatan kesejahteraan finansial dan kualifikasi akademik pendidik.
Langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi sekaligus stimulus agar produktivitas guru meningkat secara linear.
Dalam aspek kualifikasi akademik, pemerintah mencatat lonjakan dramatis pada program bantuan penyelesaian pendidikan Strata-1 (S1).
Jika pada tahun 2025 pemerintah menyalurkan beasiswa S1 kepada 12.500 guru melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lantau (RPL), maka pada tahun anggaran berjalan ini, kuota penerima bantuan dilonjakkan secara signifikan menjadi 150.000 guru.
Selaras dengan itu, struktur insentif dan tunjangan guru juga mengalami perbaikan regulasi yang nyata:
- Guru Non-ASN Tersertifikasi: Tunjangan dinaikkan secara resmi dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
- Guru ASN Tersertifikasi: Tunjangan disalurkan bulanan secara langsung ke rekening masing-masing dengan besaran setara satu kali gaji pokok.
- Guru Non-ASN Belum Tersertifikasi: Pemerintah mengalokasikan insentif khusus senilai Rp400 ribu per bulan sebagai bentuk dukungan kesejahteraan.
Penguatan sektor pendidikan dasar ini menjadi salah satu tonggak utama dalam dokumen kerja Kemendikdasmen. Abdul Mu’ti menggarisbawahi bahwa seluruh rangkaian perbaikan, mulai dari kurikulum hingga kesejahteraan hilir, merupakan desain besar guna menciptakan keadilan akses pendidikan.
“Pada 19 bulan pertama ini kami baru meletakkan fondasi menuju pendidikan bermutu untuk semua,” kata Mu’ti secara terbuka mengevaluasi progres kinerja kementeriannya.
Melalui penguasaan Bahasa Inggris yang ditanamkan secara terstruktur sejak dini, pemerintah optimistis disparitas kualitas antara sekolah di kota besar dan daerah dapat dipangkas secara bertahap.
Dengan bekal bahasa internasional yang kuat, siswa Indonesia diharapkan mampu bersaing dan berdiri tegak di kancah global. (*)
