TOPMEDIA – Kesejahteraan guru kembali disinggung Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dikatakan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026).
Ia menyatakan keinginan agar guru-guru di Indonesia bisa terjamin kesejahteraannya.
“Kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya,” tutur Prabowo dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN tahun anggaran 2027 yang disiarkan melalui tayangan YouTube DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Bagi Prabowo, masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak. Kualitas pendidikan ini bisa tercipta jika guru-guru pengajarnya juga berkualitas ungkapnya.
“Guru-guru yang semangat, guru-guru yang gembira, guru-guru yang bisa menjadi contoh bagi generasi-generasi penerus bangsa,” imbuhnya.
Dengan demikian ia pun menegaskan pemerintah menetapkan perbaikan kondisi kehidupan guru akan menjadi prioritas ke depannya.
“Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita,” tegas Presiden Prabowo.
Penyebab Gaji Guru Kecil
Di kesempatan yang sama, Prabowo menampilkan data neraca ekonomi Indonesia dalam 22 tahun terakhir dikatakan total keuntungan dagang Indonesia dalam 22 tahun terakhir sebesar USD 436 miliar, namun arus dana yang keluar sebesar USD 343 miliar.
Prabowo mengatakan bahwa kondisi ini sebagai “net outflow”, yang berarti terdapat selisih negatif di antara arus dana masuk dan arus dana keluar.
Menurut Prabowo, Indonesia seharusnya tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi, tapi kondisi lapangan berkata lain.
“Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar,” jelasnya.
Prabowo pun menyebut selama 22 tahun, kekayaan Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar atau hasilnya tersisa 93 miliar dollar. Hal ini adalah sebagai penyebab gaji guru menjadi kecil menurut mantan Danjen Kopassus itu.
“Ini sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil, ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya,” ungkap Prabowo.
Jika ditarik lebih jauh hingga 1991, Presiden Prabowo menjelaskan selama 34 tahun terakhir terjadi export under-invoicing. Export under-invoicing adalah proses penipuan atau fraud, di mana pengusaha tidak melaporkan jual-beli secara jujur.
“Itu adalah penipuan di atas kertas, ada lagi penyeludupan,” urainya.
Dengan kondisi semacam ini Prabowo pun menegaskan pemerintah harus berani mengatakan apa adanya. Ke depan ia akan memperbaiki lembaga-lembaga pemerintah secara menyeluruh.
“Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tandasnya. (*)
