TOPMEDIA, NEW YORK – Artificial Inteligence (AI) atau kecerdasan buatan memiliki perkembangan yang teramat sangat pesat. Hal ini memunculkan pertanyaan penting, lantas siapa yang menentukan arah teknologi ini, dan siapa yang akan menikmati manfaatnya?
Kecerdasan buatan ini menjadi persoalan dan sorotan dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada akhir September 2026 lalu.
Sejumlah negara menganggap tata kelola AI tidak boleh hanya ditentukan oleh segelintir negara maju dan perusahaan teknologi besar.
Antonio Gutteres selaku Sekretaris Jenderal PBB menilai bahwa AI berpotensi mempercepat kemajuan manusia mulai dari dunia medis hingga penemuan ilmiah. Hanya saja, manfaat itu wajib diimbangi dengan tanggung jawab dan pengawasan.
“AI memang merupakan pengubah permainan (game changer), dengan potensi besar untuk memajukan kedokteran, mempercepat penemuan ilmiah, memperluas peluang, dan meningkatkan kualitas hidup,” kata Guterres, dikutip dari laporan UN News yang dirilis pada 30 September 2026.
Sementara itu, negara-negara berkembang sangat mengkhawatirkan teknologi ini hanya dirancang di negara lain.
Mereka pun menyoroti risiko ketimpangan ekonomi dan digital jika akses terhadap teknologi, data, serta kemampuan komputasi tetap terkonsentrasi pada segelintir pihak.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Kongo, Thérèse Kayikwamba Wagner, secara tegas mengatakan bahwa negara berkembang harus dilibatkan dalam penentuan aturan AI.
“Negara-negara berkembang tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pengguna teknologi yang dirancang di tempat lain, ataupun sekadar penerima standar dan norma yang penyusunannya tidak melibatkan mereka secara memadai,” ujarnya.
AI Perlu Diawasi
Hal ini menjadi perdebatan di PBB. Lembaga antar negara itu menyoroti bagaimana mencari keseimbangan antara mendorong inovasi dan mencegah dampak buruk AI seperti hilangnya pekerjaan, kesenjangan digital, penyebaran informasi palsu, serta keputusan otomatis yang tidak transparan.
Selanjutnya Presiden Majelis Umum PBB Khalilur Rahman turut mengingatkan bahwa pengembangan teknologi tetap diperlukan guna membuka ruang bagi inovasi, tetapi juga harus disertai perlindungan yang memadai.
“AI dapat menjadi akselerator kemajuan manusia yang sangat kuat. Karena itu, kita tidak boleh menutup pintu bagi inovasi,” ujarnya.
Saat ini, tantangan yang timbul bukan semata-mata membuat AI semakin canggih, melainkan harus memastikan teknologi tersebut dikembangkan secara bertanggung jawab dan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
Dalam pidato penutupan debat umum Majelis Umum PBB, Rahman menekankan pentingnya tata kelola AI yang berpusat pada manusia dan melibatkan negara berkembang.
Menurutnya, dunia harus segera mencegah terbentuknya kesenjangan baru ketika hanya segelintir negara dan perusahaan menguasai data, daya komputasi, serta aturan yang menentukan masa depan bersama.
Bagi negara berkembang, kemampuan akses terhadap AI saja tidak cukup. Mereka sangat perlu mendapat kesempatan untuk ikut menentukan bagaimana teknologi tersebut dirancang, diatur, dan digunakan agar tidak memperlebar ketimpangan global. (ton)
