TOPMEDIA, JAKARTA — Lonjakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membawa konsekuensi baru bagi lanskap digital global.
Tak lagi sekadar alat bantu inovasi dan efisiensi, AI telah dipersenjatai oleh para pelaku kejahatan siber untuk melancarkan aksi penipuan online (phishing) dan rekayasa sosial (social engineering) dengan tingkat kecanggihan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ancaman ini tidak lagi menjadi isu masa depan, melainkan bahaya nyata yang sedang diantisipasi secara masif oleh otoritas keuangan dan keamanan global. Dampak signifikan ini pun diprediksi akan segera membayangi ketahanan digital di Indonesia.
Salah satu wilayah di Asia yang bergerak cepat merespons ancaman ini adalah Hong Kong. Regulator sekuritas setempat baru saja mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh perusahaan berlisensi, khususnya pialang internet dan platform perdagangan aset virtual, untuk memperkuat sistem pertahanan mereka dari serangan berbasis AI yang sangat tertarget.
Langkah darurat ini diambil menyusul data mengkhawatirkan yang dirilis oleh Pusat Koordinasi Tim Tanggap Darurat Komputer Hong Kong. Pada tahun 2024, terjadi 12.536 insiden siber. Namun pada 2025, jumlahnya meningkat 27 persen menjadi 15.877 kasus.
Regulator menjelaskan bahwa teknologi AI telah menurunkan hambatan bagi para peretas pemula. Dengan bantuan AI, pelaku kejahatan dapat mengidentifikasi serta mengeksploitasi celah keamanan sistem dengan jauh lebih cepat, sekaligus melancarkan serangan dalam skala masif secara otomatis.
“Manajemen senior memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga ketahanan siber dan melindungi aset-aset penting milik klien,” tegas Eric Yip, Direktur Eksekutif Perantara di Securities and Futures Commission (SFC) Hong Kong.
SFC kini mewajibkan perusahaan-perusahaan finansial untuk fokus pada tiga area krusial, yakni penambalan (patching) manajemen kerentanan, sistem deteksi dan pemantauan aktif, serta kecepatan respons dan pemulihan insiden.
Gelombang kewaspadaan global ini kian memuncak setelah dirilisnya Mythos, sebuah model AI terbaru besutan perusahaan teknologi terkemuka, Anthropic.
Model AI ini secara mengejutkan mampu mendeteksi ribuan celah keamanan (vulnerabilities) pada sistem operasi (OS) global dan web browser utama dalam sekejap.
Anthropic sendiri secara terbuka mengakui bahwa jika kemampuan Mythos disalahgunakan oleh pihak yang salah. Hal tersebut dapat memicu risiko fatal terhadap stabilitas perekonomian, keselamatan publik, hingga keamanan nasional.
Pengakuan ini sontak memicu respons berantai dari para petinggi ekonomi dunia. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dan Ketua The Fed, Jerome Powell, langsung menggelar pertemuan darurat dengan para bos bank raksasa AS guna memetakan potensi risiko Mythos terhadap sistem perbankan.
Di Inggris dan Eropa, otoritas setempat telah memulai pembicaraan intensif dengan pejabat keamanan siber dan perbankan lokal. Sementara di Jerman, Presiden Asosiasi Bank bersama CEO Deutsche Bank, Christian Sewing, mengonfirmasi bahwa perbankan setempat terus berkoordinasi ketat dengan regulator Uni Eropa.
Sementara di Asia-Pasifik, Badan Pengawas Keuangan Australia dan Otoritas Perbankan Jepang turut menyuarakan alarm peringatan yang sama kepada sektor keuangan domestik mereka.
Lantas bagaimana dengan Indonesia? Di tengah benteng pertahanan yang mulai dibangun rapat oleh negara-negara maju, Indonesia kini dihadapkan pada pertanyaan besar. Seberapa siapkah kita?
Sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar yang sangat rentan terhadap serangan berbasis AI, mulai dari deepfake untuk penipuan finansial hingga eksploitasi data perbankan nasabah.
Kehadiran regulasi yang kuat, adaptasi teknologi keamanan berbasis AI di sektor perbankan nasional, serta edukasi publik yang masif menjadi harga mati agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton, atau lebih buruk menjadi korban utama, dari ekosistem kejahatan siber masa depan. (*)
