TOPMEDIA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkap besaran dana yang diterima setiap dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut, tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperoleh alokasi hingga Rp500 juta untuk periode 12 hari operasional.
Pernyataan itu disampaikan Dadan saat memberikan arahan dalam kegiatan Sosialisasi Regulasi Kepegawaian di lingkungan BGN di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
“BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93 persen dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke dan setiap 12 hari, setiap SPPG menerima Rp500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda),” ujar Dadan, dikutip Jumat (27/2/2026).
Ia menjelaskan, dari total anggaran Rp268 triliun yang dipersiapkan pemerintah, sekitar 93 persen atau setara Rp240 triliun mengalir langsung ke daerah melalui SPPG. Skema ini, menurutnya, membuat dana berputar langsung di tingkat lokal tanpa melalui pemerintah daerah.
Dana Beredar Capai Rp36 Triliun
Dadan memaparkan, hingga saat ini uang yang telah tersebar ke berbagai wilayah Indonesia telah mencapai sekitar Rp36 triliun. Jumlah tersebut, kata dia, memberi dampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi daerah.
“Dengan demikian, semakin banyak SPPG yang beroperasi di suatu daerah, semakin besar pula dana yang beredar di wilayah tersebut,” ucapnya.
Artinya, jumlah dapur MBG yang aktif di suatu wilayah berbanding lurus dengan nilai perputaran dana yang terjadi di sana.
Produk Lokal Dijamin Terserap
Selain perputaran dana, Dadan juga menyoroti dampak program MBG terhadap sektor produksi dalam negeri. Ia menegaskan, bahan pangan lokal yang digunakan dalam program tersebut dijamin penyerapannya oleh BGN, sehingga memberi kepastian pasar bagi petani dan pelaku usaha daerah.
“Belum pernah terjadi dalam era mana pun, produksi lokal dijamin penyerapannya oleh negara seperti sekarang. Tidak heran jika ada petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang senang karena harga wortelnya bisa naik hingga tiga kali lipat,” tuturnya.
Menurut Dadan, peningkatan serapan hasil panen berdampak pada naiknya Nilai Tukar Petani (NTP). Saat ini, rata-rata NTP disebut berada di angka 125, meningkat dari kisaran sebelumnya yang hanya sekitar 102.
Ia menjelaskan, ketika NTP berada di angka 100–102, pendapatan petani umumnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun pada level 125, terdapat selisih sekitar 25 poin yang bisa dimanfaatkan untuk investasi atau meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Saya yakin dengan program MBG ini, Nilai Tukar Petani akan bisa naik hingga 150,” kata Dadan optimistis.
Disebut Jadi Stimulus Ekonomi Besar
Dadan menilai, perputaran dana dalam skala besar di awal tahun seperti saat ini jarang terjadi sebelumnya. Ia membandingkan dengan kondisi tahun lalu, ketika pemerintah mengucurkan stimulus ekonomi Rp37 triliun pada kuartal pertama dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 4,7 persen.
Sementara pada tahun ini, hingga Maret, dana yang beredar melalui BGN diperkirakan menyentuh angka Rp62 triliun.
“Dengan besarnya peredaran dana tersebut, apa yang dilakukan BGN telah menjadi stimulus ekonomi yang signifikan. Banyak pelaku usaha melaporkan bahwa likuiditas di lapangan kini lebih mudah ditemukan karena perputaran uang yang masif dan merata,” tutur Dadan.
Ia pun meyakini, skema penyaluran langsung ke SPPG tidak hanya mendukung keberlanjutan Program MBG, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi yang terasa hingga ke berbagai pelosok daerah. (*)
