TOPMEDIA, JAKARTA – Maraknya kasus pengeroyokan yang berujung kematian membuat Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menyoroti sejumlah kasus warga yang tewas akibat pengeroyokan oleh sesama warga.
Legislator PDIP itu meminta pemerintah daerah ikut bertanggung jawab dalam memastikan keselamatan masyarakat.
Deddy menyampaikan hal itu saat rapat Komisi II DPR bersama Kemendagri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Awalnya Deddy menyinggung kasus-kasus yang saat ini ramai di media.
“Sebelum sampai ke urusan para pejabat ini, kita bicara dulu soal rakyat. Karena gedung ini Dewan Perwakilan Rakyat. Saya takut kita bicara remunerasi di sini, sementara rakyat di luar berteriak tentang hal yang lain. Saya mohon ditampilkan dulu sebentar,” ujar Deddy.
Selanjutnya Deddy kemudian menampilkan sejumlah video terkait warga yang menjadi korban pengeroyokan, dari Bali kasus tewasnya satpam Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
“Ini di Tabanan. Kabarnya bapaknya sudah 3 hari nggak pulang, cari uang beli beras dan bayar uang sekolah anak. Mati konyol. Seperti ayam potong, Pak, memperlakukan massa. Bapak-bapak pejabat ini, bayangkan kalau anak Bapak,” ujarnya.
Deddy mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam melindungi warganya. Ia beranggapan, keselamatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, termasuk kepala daerah.
“Negara ini didirikan dengan dua, ada tujuannya, Pak. Salah satu yang paling penting itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di mana pemerintah daerah dalam urusan ini?” tanya Deddy.
“Apakah kita mau menyalahkan polisi, TNI? Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, Pak, terutama kepala daerah,” sambungnya.
Secara tegas Deddy mengatakan bahwa negara dianggapnya gagal, pemerintah daerah gagal. Padahal, kata Deddy, keselamatan rakyat harus menjadi prioritas.
“Di sini negara gagal, Pak. Pemerintah daerah gagal. Berjam-jam penganiayaan itu sampai mati, tidak ada unsur pemerintah yang hadir di sana. Di tiga kejadian itu,” ujarnya.
Deddy lantas meminta Mendagri Tito Karnavian bersama Polri, TNI, dan para kepala daerah duduk bersama, menyusun standard operating procedure (SOP) pencegahan agar kejadian serupa tak terulang.
“Pak Menteri, saya minta tolong, Pak Menteri. Kita buat SOP, Pak, bagaimana menghindarkan kejadian seperti ini. Kepala daerah itu harus menjadi simpul, Pak, bukan polisi saja,” ujarnya.
“Saya mohon Pak Menteri duduk khusus, Pak, dengan kepala daerah menyusun ini, Pak. Dengan Polri, dengan TNI, Pak. Cukup, Pak, Dalam seminggu ini 4 kejadian, Pak. Mati konyol, ini negara hukum kita,” sambungnya. (*)
