TOPMEDIA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk membantu industri yang bergantung pada bahan plastik. Salah satu opsi yang akan dibahas adalah pemberian stimulus atau dukungan fiskal guna meringankan beban pelaku usaha.
Pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Selasa (28/4). Airlangga mengatakan rapat akan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Ekonomi Nasional.
“Besok (Selasa) kami akan bahas, rapat dengan satgas di sini. Satgas Percepatan Ekonomi Nasional, termasuk debottlenecking,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Senin.
Menurutnya, forum ini akan digunakan pemerintah untuk merumuskan langkah konkret dalam mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir.
Meski demikian, Airlangga belum memaparkan secara detail bentuk insentif yang akan diberikan. Ia menegaskan bahwa keputusan final masih menunggu hasil rapat.
“Tunggu, besok baru dibahas,” ujarnya.
Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pembentukan satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026.
Dalam struktur satgas tersebut, Airlangga bertindak sebagai Ketua I, sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjabat sebagai Ketua II.
Satgas ini memiliki peran penting dalam mengoordinasikan percepatan berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi. Program yang ditangani mencakup paket kebijakan ekonomi, stimulus ekonomi, hingga program prioritas lintas kementerian dan lembaga sesuai arahan presiden.
Selain itu, satgas juga bertugas merumuskan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif, termasuk melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap penggunaan anggaran program. Tidak hanya itu, satgas juga diharapkan mampu mengambil keputusan cepat dan tepat untuk menyelesaikan persoalan strategis yang menghambat pelaksanaan program pemerintah.
Dengan adanya pembahasan stimulus ini, pemerintah berupaya menjaga daya saing industri sekaligus memastikan sektor usaha tetap bertahan di tengah tekanan biaya produksi yang meningkat. (*)
