TOPMEDIA, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa lagi hanya bergantung pada sektor perbankan konvensional untuk mendanai pembangunan nasional.
Di tengah ambisi besar mengejar target pertumbuhan ekonomi menuju negara maju, pencarian sumber pembiayaan alternatif baru menjadi harga mati.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kebutuhan dana untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya pada tahun 2027, sangatlah fantastis.
“Indonesia butuh pembiayaan yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita, mungkin sekitar Rp8.600-an triliun. Ini tidak bisa hanya didukung oleh perbankan dan lain-lain, tapi harus muncul sumber-sumber pembiayaan baru,” ujar Friderica dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Pasar Modal dan Obligasi Daerah Jadi Solusi
Untuk mengatasi celah pembiayaan (financing gap) tersebut, OJK menjadikan pendalaman pasar keuangan sebagai salah satu program prioritas.
Sektor pasar modal akan digenjot agar memainkan peran yang lebih strategis, bukan sekadar wadah investasi jangka pendek, melainkan sebagai sumber utama pembiayaan jangka panjang.
Salah satu instrumen yang tengah didorong kuat adalah Obligasi Daerah. Instrumen ini dinilai strategis karena memfasilitasi pemerintah daerah untuk menarik dana segar dari pasar modal demi membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan lokal.
Selain obligasi daerah, OJK juga memetakan beberapa pilar mesin pertumbuhan baru yang akan dioptimalkan.
Di antaranya penguatan pembiayaan UMKM, mendorong ekonomi hijau dan bursa karbon, mengembangkan ekosistem digital yang aman dan berintegritas, serta memperkuat sektor jasa keuangan syariah. Selain itu juga meningkatkan literasi, inklusi keuangan, serta pelindungan konsumen secara masif.
Friderica mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih berada di bawah tingkat pertumbuhan potensial (potential growth rate) yang dibutuhkan untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
Oleh karena itu, penguatan ekonomi dari level daerah menjadi krusial. Melalui program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED), OJK fokus mengoptimalkan tiga sektor unggulan di daerah, yakni agrikultur, ekonomi kreatif dan pariwisata.
Saat ini, program PED telah diimplementasikan di 40 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan mengusung prinsip keberlanjutan.
Dimana dampak nyata dari program PED bagi daerah antara lain peningkatan investasi dan produktivitas dengan menarik arus modal masuk ke sektor riil daerah, penyerapan tenaga kerja berbasis potensi lokal dan mendorong produk lokal menembus pasar global demi mendongkraf taraf hidup masyarakat.
Menutup keterangannya, Friderica menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan otoritas keuangan adalah kunci utama.
‘Transformasi potensi daerah menjadi keunggulan produktif yang nyata dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri,” ungkapnya.
Di tengah dinamika dan ketidakpastian tantangan global, OJK mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga optimisme dengan memperdalam pasar keuangan dan menjadikan daerah sebagai penopang utama target Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera. (*)
