TOPMEDIA, SURABAYA – Kabar kurang sedap menghantam pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Jawa Timur.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim pun membongkar biang kerok di balik lonjakan harga yang mencapai angka fantastis tersebut.
Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri (PPLN) Disperindag Jatim, Erivina Lucky Kristian, mengungkapkan bahwa kenaikan ini dipicu oleh “demam” harga minyak mentah dunia.
Sebagai turunan produk minyak bumi, harga biji plastik otomatis terkerek naik mengikuti tren harga minyak Brent.
“Harga biji plastik sekarang menyentuh Rp30.000 per kilogram. Itu naik hingga 50 persen. Minyak mentah Brent yang tadinya di kisaran USD 67 per barel, kini terbang ke angka USD 98, bahkan sempat menyentuh USD 115 per barel,” ujar Lucky, Rabu (8/4).
Tak hanya biji plastik, bahan polipropilena (PP) yang menjadi tulang punggung kemasan pangan juga naik 24 persen.
Di level pedagang pasar di Surabaya, harga plastik jadi pun ikut “kebakaran”. Kenaikannya bervariasi mulai dari 30 persen hingga 70 persen tergantung jenisnya.
Bukan sekadar mahal, beberapa jenis plastik mulai raib dari peredaran. Plastik jenis PP, HD, dan PE yang biasa digunakan untuk gelas cup, lid, tas kresek, hingga plastik kiloan kian sulit didapat.
Kondisi ini menjadi alarm bagi 427 industri plastik di Jatim yang mayoritas terkonsentrasi di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 298 unit adalah IKM/UKM yang memiliki daya tahan modal terbatas dibandingkan 129 industri skala besar lainnya.
Ketergantungan terhadap luar negeri menjadi titik lemah. Lucky menyebut kapasitas produksi dalam negeri baru mampu memenuhi 50 persen kebutuhan, sisanya masih mengandalkan impor.
“Nilai impor plastik Jatim di 2025 saja mencapai USD 1,43 miliar. Kita masih bergantung pada pasokan dari China, ASEAN, AS, hingga Arab Saudi,” paparnya.
Pasokan nafta sebagai bahan baku utama biji plastik saat ini goyah akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang menyuplai 70 persen kebutuhan dunia.
Di dalam negeri, kondisi kian pelik setelah PT Chandra Asri Pacific Tbk sempat mengumumkan status force majeure pada Maret lalu akibat ancaman kelangkaan bahan baku.
Merespons badai harga ini, Disperindag Jatim tak tinggal diam. Beberapa langkah mitigasi yang disiapkan antara lain dengan melakukan pemantauan ketat rantai distribusi dari pabrik hingga pedagang pasar untuk mencegah praktik penimbunan.
Selain itu juga dengan diversifikasi impor dengan mendorong pelaku usaha mencari alternatif negara asal bahan baku di luar wilayah konflik.
Upaya lain dilakukan dengan efisiensi produksi dengan cara berkoordinasi dengan APINDO, KADIN, dan INAPLAS agar industri tetap bisa beroperasi tanpa membebani konsumen akhir secara ekstrem.
Menariknya, pemerintah juga menyerukan gerakan kembali ke alam. Pelaku IKM didorong mulai melirik kemasan alternatif non-plastik.
“Kami imbau IKM mulai beralih ke kemasan karton, bambu, daun pisang, hingga tas kain. Ini momentum untuk mengurangi ketergantungan pada plastik sekaligus lebih ramah lingkungan,” tegas Lucky.
Edukasi kepada masyarakat juga digencarkan agar konsumen mulai terbiasa membawa kantong belanja sendiri. Disperindag berharap, dengan kolaborasi semua pihak, badai harga plastik ini tidak sampai mematikan nadi perekonomian rakyat kecil di Jawa Timur. (*)
