TOPMEDIA, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bergerak cepat merespons dinamika konsumsi energi di wilayahnya.
Orang nomor satu di Jatim tersebut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menggunakan Liquified Petroleum Gas (LPG) serta Bahan Bakar Minyak (BBM). Khofifah menegaskan, tidak ada alasan bagi warga untuk melakukan aksi borong atau panic buying.
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, Khofifah menjamin bahwa ketersediaan energi di Jawa Timur saat ini berada dalam level aman.
Namun, ia menyadari bahwa isu kelangkaan sering kali dipicu oleh kekhawatiran berlebih yang justru mengganggu stabilitas pasar.
“Stok LPG di Jawa Timur dalam kondisi aman dan mencukupi. Karena itu, kami mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir. Gunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan, jangan sampai ada aksi borong,” tegas Khofifah di Surabaya, Selasa (7/4).
Fokus utama Pemprov Jatim saat ini adalah menjaga rantai distribusi agar tepat sasaran, terutama bagi kaum rentan seperti rumah tangga prasejahtera, pelaku UMKM, petani, hingga nelayan yang sangat bergantung pada energi subsidi.
Bukan sekadar imbauan, Pemprov Jatim juga memperkuat “pagar” pengawasan melalui sinergi lintas sektor.
Mulai dari Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, hingga Satgas Pangan dari unsur TNI/Polri dikerahkan untuk memastikan tidak ada oknum yang bermain harga atau menimbun stok.
Sebagai langkah konkret penguatan tata kelola, Gubernur telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/150/013/2025.
Aturan ini menjadi landasan bagi Tim Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram tingkat provinsi.
Tim koordinasi ini tidak hanya bertugas memelototi stok di pangkalan, tetapi juga melakukan evaluasi tajam di lapangan. Salah satu fokus utamanya adalah menindak tegas penggunaan LPG 3 kg yang salah sasaran.
Beberapa sektor usaha yang kini masuk dalam radar pengawasan ketat antara lain hotel, restoran dan kafe (Horeka) di sektor komersial, usaha laundry/binatu dan pengelasan di sektor jasa, serta usaha peternakan dan pengeringan tembakau di bidang industri/pertanian.
“Tim ini menjadi garda terdepan untuk memastikan distribusi LPG berjalan efektif dan akuntabel. Kami tidak ingin subsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil justru dinikmati oleh mereka yang tidak berhak,” pungkas Khofifah.
Dengan pengawasan yang kian diperketat dari hulu ke hilir, masyarakat diharapkan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa perlu terpengaruh isu-isu yang memicu kepanikan. (*)
