TOPMEDIA – Fenomena pekerja anak di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis laporan terbaru bertajuk “Keterlibatan Anak dalam Aktivitas Ekonomi: Antara Strategi Rumah Tangga dan Tantangan Perlindungan Anak” dalam Labor Market Brief Volume 7 Nomor 3, Maret 2026.
Dalam laporan tersebut, peneliti Muhammad Hanri, Ph.D dan Nia Kurnia Sholihah, M.E mengungkap bahwa terdapat 1,83 juta anak Indonesia yang bekerja, dan lebih dari 72 persen di antaranya masih bersekolah. Sementara itu, 26 persen sudah tidak sekolah dan 2 persen tidak pernah sekolah sama sekali.
Hanri menjelaskan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi sering kali menjadi strategi rumah tangga untuk bertahan hidup, terutama di tengah tekanan ekonomi.
“Fenomena ini tidak hanya terjadi di daerah tertinggal, tetapi juga di wilayah dengan basis ekonomi besar seperti Jawa Timur dan Jawa Barat,” ujarnya dikutip dari Detikcom.
Menurut International Labour Organization (ILO), pekerja anak adalah mereka yang kehilangan masa kanak-kanak, potensi, dan martabat karena pekerjaan yang berdampak buruk pada perkembangan fisik maupun mental.
Aktivitas ringan yang tidak mengganggu sekolah masih dapat diterima, namun pekerjaan yang berisiko atau menghambat pendidikan masuk dalam kategori pekerja anak.
LPEM FEB UI menyoroti bahwa anak-anak yang bekerja sambil sekolah cenderung mengalami kelelahan, keterbatasan waktu belajar, dan penurunan capaian akademik.
Dalam jangka panjang, mereka berisiko tinggi untuk putus sekolah. Dari total anak yang bekerja dan tidak lagi sekolah, sekitar 42 persen hanya lulusan SMP, 38 persen berhenti di SD, dan 11 persen tidak tamat SD.
Sebaran Pekerja Anak
Pulau Jawa menjadi wilayah dengan angka pekerja anak tertinggi. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2025, tiga provinsi menyumbang lebih dari sepertiga total pekerja anak nasional, yakni Jawa Timur sekitar 256 ribu anak, Jawa Barat sekitar 230 ribu anak, dan Jawa Tengah sekitar 172 ribu anak.
Di luar Jawa, angka signifikan juga ditemukan di Sumatera Utara (178 ribu), NTT (99 ribu), dan Sulawesi Selatan (88 ribu).
Hanri menegaskan bahwa fenomena ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.
“Kebijakan perlindungan anak harus lebih adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga. Anak-anak tidak boleh menjadi korban tekanan ekonomi,” katanya. (*)
