TOPMEDIA – Melonjaknya biaya hidup ditengah inflasi membuat Pemerintah Thailand kini menggandeng deretan konglomerat dan grup bisnis raksasa milik miliarder untuk menekan gejolak tersebut.
Langkah ini mempertegas peran dominan bisnis besar dalam struktur ekonomi Negeri Gajah Putih tersebut.
Seperti diberitakan Straits Times, para peritel besar termasuk yang dikendalikan oleh taipan Charoen Sirivadhanabhakdi, serta keluarga Chearavanont dan keluarga Chirathivat, mereka sepakat untuk meluncurkan produk makanan merek sendiri, perlengkapan mandi, dan kebutuhan pokok lainnya dengan potongan harga mulai dari 25% hingga 50%.
Inisiatif menjadi sebuah gerakan yang menjadi bagian dari kampanye yang didukung pemerintah dengan tajuk “Thais Helping Thais”.
Sejumlah perusahaan berpartisipasi dalam kampanye untuk menjaga stabilitas harga antara lain CP All dan CP Axtra yang dikendalikan oleh miliarder Dhanin Chearavanont, Central Retail Corp yang dijalankan oleh keluarga Chirathivat, serta Berli Jucker milik Sirivadhanabhakdi.
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnviralul yang partainya memenangkan pemilu Februari lalu bersama janji untuk meringankan biaya hidup, partai telah menghabiskan beberapa minggu terakhir mencoba melindungi masyarakat dari kenaikan harga sambil menjaga keuangan publik yang sudah tertekan.
“Ini adalah langkah penting dalam kerja sama antara sektor publik dan swasta. Apa yang pasti akan terjadi adalah konsumen akan dapat menghemat uang,” kata Anutin Charnvirakul saat memberikan keterangan di Bangkok, Rabu (1/4/2026).
Meskipun pemerintah memberlakukan kontrol harga pada puluhan barang esensial, kenaikan biaya energi dan produksi telah mendorong harga bahan pokok seperti daging babi dan telur naik.
Masyaraka di Thailand juga tengah berjuang melawan biaya BBM yang tinggi yang kemudian menekan pendapatan di saat pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat akibat melemahnya pariwisata dan ekspor seiring penurunan permintaan global.
Upaya Charnvirakul mendesak korporasi menjaga stabilitas harga menyoroti fitur utama ekonomi politik Thailand, yakni keselarasan erat antara negara dan segelintir konglomerat kuat yang mendominasi sektor-sektor utama.
Meskipun kemitraan semacam ini dapat memberikan bantuan cepat di masa krisis, hal ini dapat memperkuat struktur oligopolistik yang membatasi persaingan dan memusatkan kekayaan.
Para ekonom beranggapan inti dari ketimpangan persisten di Thailand yang berkontribusi pada salah satu tingkat konsentrasi pendapatan tertinggi di dunia.
Berdasarkan data Bank Dunia, 10% orang terkaya di Thailand menguasai sekitar setengah dari total pendapatan, yang merupakan pangsa tertinggi di antara negara-negara dengan data yang tersedia.
Pemerintah Thailand ini mencerminkan pola yang sudah sering dilakukan sebelumnya, di mana saat pandemi Covid-19, konglomerat besar membantu mempercepat distribusi vaksin dengan menyediakan tempat, logistik, dan dukungan pengadaan.
Hal ini menunjukkan kapasitas mereka bertindak sebagai mitra kebijakan dalam masa krisis.
Di ribuan toko grosir, supermarket, dan toko kelontong yang berpartisipasi dalam program “Thais Helping Thais”, pengecer telah meluncurkan promosi di dalam toko dengan papan nama berwarna-warni yang menyoroti barang-barang diskon.
Promosi tersebut mencakup label mencolok “diskon 50%” serta pajangan alternatif barang dengan biaya lebih rendah.
Meskipun inflasi utama Thailand tetap berada di wilayah negatif selama 11 bulan terakhir, kenaikan biaya energi diperkirakan akan mendorong harga konsumen kembali ke kisaran target Bank of Thailand sebesar 1% hingga 3% paling cepat pada tahun 2026.
Secara terpisah pada Senin, grup bisnis terbesar di Thailand menaikkan prospek inflasi menjadi 2% hingga 3% dari sebelumnya 0,2% hingga 0,7%.
Kelompok ini memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi menjadi 1,2% hingga 1,6% untuk tahun 2026 dari proyeksi awal sebesar 1,6% hingga 2%. (*)
