TOPMEDIA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengusulkan untuk menghibahkan motor listrik hasil pengadaan yang diduga dikorupsi kepada guru honorer. Usulan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPR RI Yahya Zaini selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR.
Ia mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung motor listrik itu untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal lantaran uang negara sudah keluar untuk pembeliannya yang sarat akan kolusi dan korupsi.
“Saya setuju dengan pendapat Wakil Kepala BGN Ibu Arumsari agar sepeda motor listrik tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin karena sudah dibayar oleh negara,” kata politisi Partai Golkar ini, Selasa (23/6).
“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah dan saya setuju dengan rencana tersebut,” sambungnya.
Yahya mengatakan bahwa sejak awal, dirinya tak setuju dengan pengadaan 21 ribu unit motor listrik di era kepemimpinan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.
Yahya beranggapan bahwa para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang mengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja.
“Sejak awal saya tidak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Karena tidak diperlukan bagi SPPI pengelola dapur. Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” ujarnya.
Masih kata Yahya, Komisi IX DPR yang merupakan mitra kerja pengawasan BGN mengaku tak mendapat informasi sejak awal pengadaan motor listrik itu.
Ia kemudian menyinggung harga motor di-markup hingga vendor yang ternyata tak memiliki dealer dan bengkel.
“Komisi IX tidak pernah mendapat laporan dan informasi mengenai pengadaan motor listrik tersebut sehingga tidak bisa melakukan pengawasan. Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat servisnya, yang paling disesalkan harganya dimark-up,” kata legislator dari dapil Jatim ini.
Arumsari mengatakan bahwa produk yang sudah dianggarkan oleh negara semestinya bisa dimanfaatkan dengan maksimal.
“Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Ini bukan cuma untuk untuk motor lah itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu,” kata Arumsari di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Ia mengatakan, aset yang telah dibelanjakan menggunakan uang negara harus benar-benar dimaksimalkan.
Menurutnya, anggaran dengan output serupa tak lagi ditemukan pada tahun berikutnya.
“Tapi poinnya nggak cuma itu, tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT (Internet of Things), CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah terlanjur dibayar dimaksimalkan. Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025 kami bilang no. Itu nggak ada lagi di 2026,” ucapnya.
Arumsari mengagakan tentang pemanfaatan barang yang telah dibeli oleh BGN sebagai salah upaya penyisiran anggaran. Jika masih ada kekurangan, BGN akan melengkapi sesuai dengan kebutuhan.
“Tapi prinsip secara umum saya nggak bicara satu-satu sih, kaos kaki lah, motor lah, apa, nggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu,” ujar Arumsari. (*)
