TOPMEDIA – Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan BI-Rate 4,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16–17 Maret 2026. Selain itu, suku bunga Deposit Facility juga dipertahankan 3,75% dan Lending Facility 5,50%.
Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah, sekaligus menjaga pencapaian sasaran inflasi 2026–2027 pada level 2,5±1%.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa BI akan terus mengoptimalkan instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal.
“Kami menjaga konsistensi kebijakan agar stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga. Fokus utama adalah stabilitas Rupiah dan pengendalian inflasi, sehingga masyarakat dan dunia usaha memiliki kepastian dalam beraktivitas,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/3/2026).
Selain kebijakan moneter, Perry menekankan bahwa kebijakan makroprudensial juga diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit dan pembiayaan ke sektor riil.
BI juga memperluas kebijakan sistem pembayaran dengan memperkuat akseptasi pembayaran digital, struktur industri sistem pembayaran, serta keandalan infrastruktur.
Langkah konkret yang ditempuh antara lain intervensi nilai tukar melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri, spot, dan Domestic NDF (DNDF).
Kemudian penyesuaian threshold transaksi valas mulai April 2026, termasuk pembatasan tunai beli valas dari USD100 ribu menjadi USD50 ribu per bulan per pelaku.
BI juga meluncurkan QRIS Antarnegara Indonesia–Korea Selatan pada April 2026 untuk memperluas konektivitas pembayaran digital lintas negara.
Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) juga diluncurkan BI untuk mendukung transformasi ekonomi digital dan pengembangan talenta digital.
“Program SERAMBI 2026 juga digelar untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah menjelang Idulfitri 1447 H,” tegasnya.
Perry menambahkan, koordinasi erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus dilakukan untuk memitigasi dampak ketidakpastian global.
“Sinergi kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci agar stabilitas tetap terjaga, sekaligus mendukung pembiayaan bagi program prioritas pemerintah,” tegasnya.
Dengan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, Bank Indonesia menegaskan komitmennya menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Perry menutup dengan pesan optimisme.
“Kami percaya, dengan sinergi kebijakan dan dukungan masyarakat, perekonomian Indonesia akan tetap tangguh menghadapi ketidakpastian global,” pungkasnya. (*)
