TOPMEDIA – Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mulai menimbulkan kekhawatiran serius terhadap perekonomian Indonesia. Penutupan Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia, dinilai berpotensi menghambat arus perdagangan global dan memicu kenaikan biaya logistik dalam waktu dekat.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menegaskan bahwa dampak paling nyata yang akan dirasakan Indonesia adalah gangguan pada rute perdagangan, terutama menuju kawasan Timur Tengah.
“Dampak eskalasi konflik AS, Israel, Iran yang akan terasa paling langsung untuk Indonesia adalah gangguan pada rute perdagangan, khususnya ke Timur Tengah. Saat ini Selat Hormuz ditutup, dan kapal-kapal komersial dilarang mendekat,” ujar Shinta, Minggu (1/3/2026).
Selat Hormuz selama ini menjadi pintu keluar-masuk utama minyak dan komoditas dari kawasan Teluk.
Gangguan di jalur ini tidak hanya mempengaruhi perdagangan langsung ke Timur Tengah, tetapi juga berpotensi menghambat distribusi menuju Eropa dan Afrika.
Shinta menilai pelaku usaha perlu mengantisipasi lonjakan biaya perdagangan akibat meningkatnya risiko keamanan.
Premi asuransi pengiriman diperkirakan melonjak karena perusahaan pelayaran harus memperhitungkan potensi kerugian akibat konflik.
Selain itu, pembatasan jalur pelayaran dan berkurangnya jumlah kapal yang berani melintas menyebabkan kapasitas angkut menyusut.
Ketidakseimbangan antara pasokan kapal dan kebutuhan pengiriman ini dapat memicu kenaikan tarif logistik, tidak hanya ke Timur Tengah, tetapi juga ke kawasan Eropa dan Afrika.
“Selain mengganggu kelancaran perdagangan ke Timur Tengah, kita juga harus mengantisipasi lonjakan biaya akibat beban asuransi dan penurunan volume kapal yang dapat melintas,” jelas Shinta.
Dampak langsung dari eskalasi konflik ini diperkirakan mulai terasa dalam dua hingga tiga minggu ke depan.
Shinta menambahkan, selain biaya logistik, tekanan inflasi juga berpotensi muncul di dalam negeri, terutama pada barang-barang impor seperti bahan bakar minyak dan komoditas konsumsi.
Kondisi ini semakin krusial karena bertepatan dengan periode Ramadhan dan Lebaran, ketika permintaan domestik meningkat secara musiman.
Lebih jauh, Shinta mengingatkan bahwa gejolak di Timur Tengah berisiko mengguncang stabilitas harga minyak global.
Hal ini dapat mempengaruhi beban impor energi, subsidi pemerintah, posisi cadangan devisa, neraca pembayaran, hingga nilai tukar rupiah.
“Tergantung pada perkembangan konflik, kita perlu bersiap menghadapi dampak terhadap resiliensi fundamental ekonomi nasional. Stabilitas harga minyak global bisa mempengaruhi beban impor, subsidi, cadangan devisa, dan nilai tukar Indonesia,” katanya.
Ia berharap pemerintah dapat bertindak lebih cepat dengan memantau ketahanan ekonomi nasional secara pre-emptive dan menciptakan stimulus produktivitas, khususnya untuk mendorong ekspor dan investasi asing langsung (FDI).
Langkah ini dinilai penting agar stabilitas makroekonomi tetap terjaga dan pertumbuhan nasional tidak terganggu oleh efek rambatan konflik global. (*)
