TOPMEDIA, JAKARTA – Pemerintah mulai memetakan pemanfaatan dana hasil penertiban aset dan denda administratif untuk membenahi infrastruktur pelayanan publik dasar yang selama ini terbengkalai.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa uang negara yang berhasil diselamatkan dari praktik ilegal akan dikembalikan fungsinya untuk kepentingan rakyat, terutama dalam sektor kesehatan dan pendidikan.
Dalam acara penyerahan hasil penertiban denda administratif dan penyelamatan keuangan negara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026), Presiden mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp10,27 triliun yang baru saja masuk ke kas negara merupakan modal krusial.
Angka tersebut setara dengan biaya renovasi 5.000 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di seluruh pelosok Tanah Air.
Langkah ini diambil menyusul laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebutkan sekitar 10.000 puskesmas di Indonesia tidak pernah tersentuh perbaikan selama tiga dekade terakhir.
Dengan estimasi biaya renovasi sebesar Rp2 miliar per unit, diperlukan total anggaran Rp20 triliun untuk mengembalikan kelayakan seluruh fasilitas tersebut.
“Artinya, hari ini kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas dengan Rp10 triliun ini,” ujar Presiden Prabowo.
Harapan untuk menuntaskan sisa perbaikan tersebut pun terbuka lebar. Presiden Prabowo mengungkap, bulan depan, negara diproyeksikan menerima tambahan penerimaan sekitar Rp10 triliun dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta Rp39 triliun dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Jika realisasi ini berjalan sesuai rencana, total dana Rp49 triliun tersebut tidak hanya cukup untuk memperbaiki seluruh puskesmas, tetapi juga akan dialokasikan untuk merenovasi gedung-gedung sekolah dan madrasah yang kondisinya memprihatinkan.
Di sektor pendidikan, pemerintah mengeklaim telah melakukan langkah progresif. Pada tahun anggaran lalu, sebanyak 17.000 sekolah telah diperbaiki. Saat ini, proses renovasi tengah berjalan untuk 70.000 sekolah lainnya.
Target besar dicanangkan pada tahun-tahun mendatang dengan sasaran 100.000 sekolah per tahun hingga seluruh fasilitas pendidikan di Indonesia memenuhi standar kelayakan.
“Kita perbaiki dengan uang yang kalau tidak kita selamatkan, akan hilang dimakan para koruptor dan perampok tersebut,” tegas Kepala Negara.
Di balik angka-angka penerimaan negara tersebut, Presiden Prabowo menekankan aspek fundamental mengenai kedaulatan ekonomi.
Ia mengingatkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia menyayangkan masih maraknya praktik pelarian modal ke luar negeri melalui ekspor komoditas unggulan seperti kelapa sawit, batu bara, timah, dan emas yang hasil penjualannya sering kali tidak diparkir di dalam negeri.
Praktik inilah yang dinilai menjadi akar penyebab rakyat masih terjerat dalam kemiskinan meski tinggal di negeri yang kaya raya.
“Ini bukan masalah mau tidak mau, bukan masalah cari popularitas. Ini adalah masalah survival 287 juta rakyat Indonesia. Tidak mungkin hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil setiap hari,” ucapnya.
Presiden memberikan apresiasi tinggi kepada Satgas PKH, Kejaksaan Agung, Polri, TNI, BPKP, dan PPATK atas sinergi mereka dalam mengamankan aset negara.
Meski demikian, ia mengakui bahwa jumlah yang diselamatkan saat ini barulah sebagian kecil dari potensi ratusan hingga ribuan triliun rupiah yang masih harus dikejar.
Upaya ini dipastikan akan menghadapi tantangan besar, terutama dari pihak-pihak yang kepentingannya terganggu oleh keberadaan Satgas PKH.
Namun, pemerintah menegaskan tidak akan mundur meski harus menghadapi risiko tinggi demi menjaga masa depan generasi penerus. (*)
