TOPMEDIA, YANGON – Pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan militer hasil transisi melontarkan kritik keras terhadap Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Myanmar merasa dikucilkan dan diperlakukan secara tidak adil oleh blok regional tersebut, menyusul keputusan ASEAN yang tetap mempertahankan kebijakan “daftar hitam” terhadap perwakilan politik mereka.
Ketegangan ini memuncak pasca-Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang digelar di Filipina pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan tingkat tinggi Myanmar kembali dilarang hadir, sebuah kebijakan yang telah diterapkan ASEAN sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 2021 silam.
Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam pernyataan resminya mengklaim bahwa sebenarnya terdapat perkembangan positif di dalam negeri yang mulai diakui oleh sejumlah anggota ASEAN. Namun, mereka menyayangkan sikap keras beberapa negara anggota lainnya.
“Perkembangan positif yang terjadi di Myanmar telah diakui dengan baik oleh sebagian besar negara anggota ASEAN. Namun, terlihat beberapa negara anggota terus mempertahankan pembatasan, tindakan diskriminatif, dan pengecualian pemerintah Myanmar dari perwakilan yang setara,” tulis pernyataan resmi tersebut, dilansir dari AFP, kemarin.
Pihak Myanmar menilai bahwa pengucilan yang berkelanjutan merupakan bentuk pengabaian terhadap kedaulatan dan upaya stabilitas yang sedang mereka bangun.
Situasi politik di Myanmar sendiri telah mengalami pergeseran signifikan setelah lima tahun berada di bawah kekuasaan junta militer murni. Bulan lalu, Myanmar menggelar pemilu terbatas yang mengecualikan partai milik Aung San Suu Kyi, National League for Democracy (NLD).
Hasil dari proses tersebut menempatkan pemimpin junta, Min Aung Hlaing, sebagai Presiden sipil setelah ia secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Panglima Tertinggi militer.
Langkah ini diklaim oleh pihak Yangon sebagai upaya transisi menuju demokrasi, meskipun banyak pengamat internasional dan negara tetangga memandangnya dengan skeptisisme tinggi.
Kontras dengan klaim Myanmar, para pemimpin ASEAN justru menyuarakan rasa frustrasi mereka.
Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., selaku tuan rumah KTT pekan lalu, secara terbuka mengeluhkan kondisi di Myanmar yang dianggap jalan di tempat.
“Hampir tidak ada kemajuan apa pun di Myanmar,” tegas Marcos Jr. di sela-sela KTT.
Kritik tersebut mengacu pada Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus) yang disepakati pada 2021, yang menuntut penghentian kekerasan dan dialog inklusif.
Hingga saat ini, perang sipil masih berkecamuk di berbagai wilayah Myanmar, memicu krisis kemanusiaan yang menjadi beban bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Dengan tetap berlakunya kebijakan boikot terhadap delegasi politik Myanmar, hubungan antara organisasi kawasan beranggotakan 11 negara ini dengan pemerintah Min Aung Hlaing diprediksi akan tetap berada dalam titik nadir, kecuali ada langkah konkret di lapangan yang mampu meyakinkan para pemimpin regional. (*)
