TOPMEDIA, JAKARTA – Pengembangan energi terbarukan bioetanol dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional secara berkelanjutan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengemukakan bahwa pengembangan bioetanol berbasis komoditas pertanian berpotensi menghemat devisa negara hingga sekitar Rp500 triliun setiap tahun.
Langkah strategis ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekaligus memutar roda perekonomian nasional di tingkat petani lokal.
Penghematan devisa yang sangat signifikan tersebut berasal dari pengalihan produksi energi terbarukan yang selama ini diproduksi oleh negara lain agar dapat diolah secara mandiri di dalam negeri.
Dengan demikian, nilai ekonomi sektor biofuel yang sangat besar dapat dinikmati langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha domestik.
Mentan menegaskan bahwa alih-alih mengalir ke luar negeri, dana ratusan triliun rupiah tersebut akan berputar dan menyejahterakan para petani di berbagai daerah produksi di Indonesia.
Untuk menopang pasokan bahan baku industri bioetanol secara konsisten, Kementerian Pertanian berfokus pada pengembangan tiga komoditas pertanian strategis, yaitu tebu, singkong, dan jagung.
Ketiga tanaman berbasis pati dan gula ini dinilai memiliki potensi besar sebagai bahan baku utama pembuatan energi terbarukan.
Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, pemerintah memproyeksikan penyiapan kawasan lahan seluas satu hingga dua juta hektare yang difungsikan khusus sebagai basis produksi bahan baku bioetanol nasional.
Dalam merealisasikan peta jalan kedaulatan energi ini, pemerintah memprioritaskan pemanfaatan lahan yang sudah tersedia, seperti kawasan yang telah dilepaskan serta area strategis lain yang cocok untuk budidaya tanaman energi.
Amran menjelaskan bahwa percepatan pembangunan kawasan bioetanol membutuhkan kolaborasi yang solid dan erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, serta sektor swasta.
Konsolidasi awal program ini mendapat komitmen penuh dari 44 bupati dari daerah sentra produksi yang hadir dalam rapat koordinasi di Jakarta.
Para kepala daerah telah menyatakan kesiapannya untuk memetakan potensi wilayah, menyiapkan ketersediaan lahan, serta menyesuaikan pengembangan komoditas yang sesuai dengan standar kebutuhan industri bioetanol di daerah masing-masing.
Terkait pembiayaan dan skema investasi, pemerintah merancang formula pendanaan terintegrasi yang melibatkan BUMN dan investor swasta.
Mentan menyebutkan bahwa alokasi anggaran direncanakan menggunakan komposisi 30 persen dari BUMN dan 70 persen dari pihak swasta.
Pihak swasta diyakini akan sangat tertarik untuk menanamkan modalnya karena kepastian penyediaan lahan industri telah disiapkan dan dikoordinasikan penuh oleh negara.
Pengembangan bioetanol ini menjadi pilar utama kelanjutan dari program penguatan kedaulatan pangan dan pemenuhan protein nasional yang tengah digencarkan.
Amran optimistis bahwa keberhasilan integrasi antara kedaulatan pangan, protein, dan energi akan membawa Indonesia menjadi negara besar dan mandiri secara ekonomi di masa depan. (gil)
