TOPMEDIA – Pasca rapat kabinet setahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto ingin membangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan.
Menanggapi keinginan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya mulai menyiapkan konsep hingga kurikulumnya.
“Jadi Pak Presiden waktu sidang kabinet menyampaikan agar kami menyiapkan konsep Sekolah Unggul Terintegrasi non-asrama. Sekarang kami belum mendapatkan arahan secara langsung karena memang mulainya kan tidak segera kan. Ya, tapi secara konsep kami akan terus lakukan,” kata Abdul Mu’ti dalam kegiatan Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, dilansir Antara, Rabu (22/10/2025) malam.
Konsep sekolah itu sendiri secara garis besar adalah Sekolah Unggul Terinteregasi. Pemerintah akan mengintegrasikan tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA, dan direncanakan ada satu di setiap kecamatan.
Meski secara teknis belum ada pembahasan terkait konsep sekolah yang diminta oleh Prabowo, ia mengatakan pihaknya mulai melihat dan melakukan studi banding dengan beberapa model sekolah yang sudah ada.
Contoh yang telah berdiri dengan konsep tersebut adalah Sekolah Unggul Terintegrasi yang dibangun Pemerintah Kota Samarinda dengan menggunakan kurikulum Cambridge dan juga sarana prasarana pendidikan yang ideal.
“Tapi sekarang secara non-formal sudah melihat model-model yang ada. Misalnya, bulan lalu saya ke Samarinda, Kalimantan Timur. Itu sudah ada Sekolah Unggul Terintegrasi yang dibangun Pemerintah Kota Samarinda,” ujarnya.
Mu’ti menegaskan pihaknya sejauh ini belum membahas lebih lanjut secara teknis, khususnya terkait usulan Prabowo terkait adanya kemungkinan penyelenggaraan Sekolah Unggul Terintegrasi menggunakan sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang sedikit.
“Nah itu yang belum kami bicarakan. Dan apakah nanti skemanya misalnya kecamatan menyediakan tanah seperti yang Sekolah Rakyat atau Sekolah Unggul Garuda itu nanti belum kami bicarakan. Yang sekarang menjadi fokus kami adalah bagaimana penyiapan kurikulumnya, dan nanti mungkin juga rekrutmen gurunya dan masalah-masalah yang lebih bersifat akademik, yang tadi teknis mungkin nanti berikutnya,” ujar Mu’ti.
Rencana itu disampaikan Presiden Prabowo pada Senin (20/10), dalam Sidang Kabinet Paripurna mengatakan akan membangun sebanyak 7.000 sekolah terintegrasi mulai 2026 mendatang.
Prabowo akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna mempersiapkan rencana pembangunan sekolah terintegrasi di setiap kecamatan sebagai upaya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Ini sedang saya susun, saya minta Kemendiktisaintek sama Kemendikdasmen, mungkin dibantu oleh kementerian lain juga, menyusun suatu satgas khusus untuk mempelajari. Kita membangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan,” kata Prabowo. (*)
