Scroll untuk baca artikel
Bonek Bule
TOP SAGU
TOP SAGU
TOP MEDIA
INTERNATIONAL

Ketua Dewan Filipina Mundur Menyusul Anggaran Palsu Infrastruktur

103
×

Ketua Dewan Filipina Mundur Menyusul Anggaran Palsu Infrastruktur

Sebarkan artikel ini
Ketua Dewan Filipina Martin Romualdez mundur dari jabatannya. (Foto: Manila Buletin)
toplegal

TOPMEDIA – Unjuk rasa yang terjadi di Filipina memaksa Ketua majelis rendah parlemen atau DPR Filipina, Martin Romualdez, mengajukan pengunduran dirinya pada Rabu (17/9) waktu setempat. Pengunduran diri tersebut setelah namanya terseret dalam skandal korupsi.

Dilansir AFP, Rabu (17/9/2025), terdapat 30 anggota parlemen dan pejabat departemen pekerjaan umum terseret skandal korupsi yang menerima transaksi tunai dari perusahaan konstruksi pengendalian banjir yang ternyata palsu.

HALAL BERKAH

Romualdez, adalah sepupu dari Presiden Ferdinand Marcos Jr, menyampaikan pada anggotanya bahwa pengunduran dirinya dengan “hati nurani yang bersih” agar badan investigasi dapat bekerja tanpa pengaruh yang tidak semestinya.

“Persoalan seputar proyek infrastruktur tertentu telah menimbulkan pertanyaan yang tidak hanya membebani saya, tetapi juga lembaga yang kita semua layani ini. semakin lama saya menjabat, semakin berat beban itu,” kata Romualdez di hadapan para anggota parlemen, sebelum mengajukan pengunduran dirinya.

Baca Juga:  Jenazah Staf KBRI Lima yang Tewas Tertembak Akan Tiba di Indonesia 9 September

Dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu, dianggap sebagai pemantik amarah masyarakat Filipina, menyusul banjir mematikan selama berminggu-minggu yang melanda negara tersebut, dan proyek tersebut ternyata palsu.

Meski menyatakan mundur, namun gelombang demonstasi akan kembali berlangsung dan telah dijadwalkan pada Minggu (21/9) mendatang.

“Trillion Peso March” menjadi tajuk aksi massa yang diperkirakan akan turun ke jalanan ibu kota.

Penamaan tajuk merujuk pada perkiraan Greenpeace soal besaran dana yang diduga dicuri dari proyek-proyek terkait iklim sejak tahun 2023.

Para owner perusahan konstruksi menuding hampir 30 anggota DPR dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) telah menerima pembayaran tunai.

Romualdez disebut-sebut dalam sidang kasus itu sebagai seseorang yang menyetujui pendanaan yang tidak memerlukan pengawasan DPR. (*)

Baca Juga:  Bisnis Keluarga dan Skandal Money Laundering (TPPU) (5): Pelarian di Balik Surat Panggilan

 

 

 

 

TEMANISHA.COM