TOPMEDIA, JAKARTA – Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 50 basis poin (bps) hingga menyentuh angka 5,25 persen dinilai sebagai langkah taktis yang tepat.
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menyebut kebijakan ini sebagai sinyal kuat bahwa Bank Sentral kini mengedepankan arah kebijakan yang pro-stabilitas demi membendung keluarnya modal asing (capital outflow).
“Stabilitas itu dasar untuk bisa menciptakan pertumbuhan,” kata Eko dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Menurut Eko, dalam paparannya di siniar “What’s on Economy”, keputusan menaikkan suku bunga dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen mencerminkan respons tanggap BI terhadap tingginya tekanan geopolitik global yang sempat membuat nilai tukar Rupiah tertekan dalam beberapa waktu terakhir.
Langkah ini sekaligus mengakhiri tren pelonggaran moneter, di mana sepanjang tahun 2025 BI sempat memangkas suku bunga acuan sebanyak lima kali dengan total penurunan 125 bps dan mempertahankannya di level 4,75 persen sejak September 2025.
“Bank Indonesia saat ini lebih memprioritaskan stabilitas dibanding pertumbuhan ekonomi. Langkah itu penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tekanan geopolitik global dan potensi capital outflow,” jelas Eko.
Di sisi fiskal, Eko turut menyoroti penyampaian langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta RAPBN 2027 oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu (20/5).
Menurut dia, langkah presiden tersebut diapresiasi sebagai upaya konkret pemerintah untuk membangun optimisme kebangkitan ekonomi nasional.
Kendati demikian, Indef memberikan catatan kritis terkait asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen untuk tahun depan. Angka tersebut dinilai terlalu muluk jika berkaca pada realitas dinamika ekonomi saat ini.
Meskipun ada sentimen positif dari peningkatan penerimaan negara hingga April 2026—khususnya dari sektor perpajakan seperti PPh 21, PPN, dan PPnBM— Eko mengingatkan agar pemerintah tidak terlena. Peningkatan tersebut masih sangat dipengaruhi oleh pola musiman penerimaan pajak tahunan yang jamak melonjak di bulan April.
Menghadapi sisa tahun berjalan, tantangan utama pemerintah ke depan adalah menjaga konsistensi dan kualitas belanja negara agar tetap mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
Ia memperingatkan jika belanja pemerintah mulai melambat atau kembali moderat pada semester berikutnya, maka laju pertumbuhan ekonomi nasional juga berisiko ikut mengerem.
Eko menekankan bahwa efektivitas dan tata kelola implementasi program di lapangan jauh lebih krusial daripada sekadar memperluas cakupan kuantitas masyarakat penerima bantuan.
“Perhatian ke depan adalah bagaimana memastikan program pemerintah optimal, bukan hanya banyaknya penerima manfaat, tetapi kualitas program dan tata kelolanya,” pungkas Eko. (*)
