TOPMEDIA, SURABAYA – Ancaman penurunan muka tanah (land subsidence) dan hantaman banjir rob di pesisir utara (Pantura) Jawa Timur tak bisa lagi dipandang sebelah mata.
Menanggapi eskalasi risiko tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan dukungannya untuk mempercepat megaproyek Giant Sea Wall (GSW) di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jatim dari target semula 20 tahun menjadi 15 tahun saja.
Langkah berani ini diambil menyusul urgensi perlindungan kawasan strategis yang kian terhimpit fenomena alam.
“Intervensi infrastruktur berskala besar yang terintegrasi dengan kebijakan lingkungan dan sosial sudah menjadi keharusan,” tegas Khofifah saat menerima kunjungan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Didit Herdiawan Ashaf, yang dikutip di Surabaya, Minggu (26/4/2026).
Khofifah memetakan tiga wilayah yang bakal menjadi titik pusat pembangunan tembok laut raksasa tersebut. Yakni Tuban, Lamongan, dan Gresik. Ketiganya dinilai sebagai zona merah yang paling rentan terhadap penurunan tanah yang mencapai 1–2 cm per tahun, ditambah kenaikan muka air laut dan gelombang ekstrem.
Bukan sekadar proyek fisik, keterlibatan Jatim dalam proyek ini diperkuat secara hukum melalui Perpres Nomor 77 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, Gubernur Jatim bersama para bupati terkait duduk sebagai Dewan Pengelola Pantura Jawa.
“Jawa Timur adalah aktor kunci. Posisi ini memberi ruang bagi daerah untuk mengintervensi langsung agar kebijakan pusat dan daerah sinkron dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini,” imbuh mantan Mensos RI tersebut.
Dampak dari abrasi dan banjir rob selama ini tidak hanya mengganggu pemukiman, tapi juga menghantam sendi-sendi ekonomi. Mulai dari terganggunya logistik di pelabuhan, operasional kawasan industri, hingga ancaman serius bagi lahan pertanian produktif.
“Ini bukan hanya soal membentengi pantai (protektif), tapi juga langkah transformasional. Kita ingin merevitalisasi kawasan pesisir dan memodernisasi sektor perikanan agar kualitas hidup masyarakat meningkat,” jelas Khofifah.
Menariknya, Khofifah tak hanya bicara soal daratan utama Jawa. Ia juga mendorong agar Pesisir Utara Pulau Madura yang meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep juga masuk dalam intervensi serupa, karena memiliki tingkat kerentanan yang tak jauh berbeda.
Khofifah juga mewanti-wanti soal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Hal ini krusial untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah gesekan antara nelayan, pelaku usaha, dan pemerintah.
Di sisi lain, Wamen Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Didit Herdiawan Ashaf, mengungkapkan bahwa selain tanggul, pemerintah tengah menggeber program pendukung. Salah satunya adalah program Kampung Nelayan Merah Putih.
“Beberapa titik sudah mulai dibangun, termasuk di Gresik dan Malang Selatan. Kami terus melakukan asesmen mendalam agar pembangunan GSW ini benar-benar menjadi solusi jangka panjang,” pungkas Didit. (*)
