TOPMEDIA – Ketahanan energi adalah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Sebagaimana terjadi saat ini harga energi dunia ikut melonjak imbas perang di Timur Tengah.
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian menuturkan, didasari hal inilah pemerintah terus mendorong diversifikasi bauran energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Upaya ini meliputi pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber energi baseload yang andal dan rendah emisi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
“Sebetulnya dari segi teknologi, dari segi pembiayaan, dari segi kesiapan regulasi, sebetulnya Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara ASEAN lain lebih siap,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).
Kata Airlangga menegaskan, bahwa pengembangan energi nuklir merupakan salah satu opsi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Terutama karena nuklir dapat berperan sebagai sumber baseload yang stabil untuk melengkapi energi fosil dan energi terbarukan lainnya.
Oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan berbagai aspek pendukung pengembangan PLTN.
Kesiapan itu mencakup regulasi, teknologi, hingga kerja sama internasional dengan berbagai mitra global.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pengembangan teknologi small modular reactor (SMR).
Kemudian, Indonesia memiliki potensi sumber daya yang besar untuk mendukung energi nuklir. Sementara itu cadangan uranium dan thorium tersebar di sejumlah wilayah strategis, seperti Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.
“Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan PLTN dapat diambil pada 2027, dengan target operasional awal pada 2032 dan kapasitas mencapai sekitar 7 gigawatt pada 2040,” paparnya.
Dalam rencana jangka panjang, Airlangga mengatakan energi nuklir ikut ditargetkan memberikan kontribusi signifikan dalam bauran energi nasional sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission 2060.
Dengan begitu, percepatan implementasi akan sangat ditentukan oleh kesiapan eksekusi di lapangan, peran operator dalam mengelola teknologi dan menyusun rencana aksi yang konkret, serta kesiapan sumber daya manusia dan transfer teknologi dalam memastikan keberlanjutan program.
“Pengembangan PLTN juga perlu diintegrasikan dengan kebutuhan sektor industri masa depan. Sektor seperti smelter dan data center membutuhkan pasokan energi bersih dan stabil dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk pengembangan smart grid dan konektivitas antarwilayah, menjadi sangat penting,” jelasnya.
Sementara itu, Pemerintah mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan lainnya. Energi surya menjadi fokus utama, termasuk melalui program dedieselisasi di wilayah 3T.
Penguatan industri panel surya dalam negeri pun terus dilakukan untuk mendukung kemandirian energi terbarukan.
“Jadi sebetulnya opportunity ini tidak boleh kita tidak manfaatkan. Dua hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden. Satu untuk surya, karena ini hampir bisa seluruhnya memperkuat ekosistem di dalam negeri, termasuk dari hilirisasi dari pasir silika. Dan kemudian yang kedua adalah kesiapan terkait dengan nuklir,” pungkas Airlangga. (*)
