TOPMEDIA – Gejolak pasokan minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah kembali menjadi alarm bagi Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi nasional. Meski hingga kini lonjakan harga minyak mentah masih bisa diredam, situasi tersebut mendorong pemerintah untuk mempercepat pemanfaatan energi alternatif, khususnya Bahan Bakar Nabati (BBN).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bergerak cepat merespons potensi terganggunya pasokan minyak mentah dalam beberapa waktu ke depan. Pemerintah pun mulai mempercepat mandatori penggunaan BBN sebagai langkah antisipasi.
Saat ini, biodiesel kembali menjadi fokus utama. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia sekaligus negara dengan tingkat penggunaan campuran sawit tertinggi, Indonesia cukup percaya diri mengandalkan sektor ini. Mandatori biodiesel yang sebelumnya berada di level 35 persen atau B35, pada tahun ini ditargetkan naik menjadi B50.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga energi, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk mengelola beban subsidi ketika harga minyak global terus mengalami kenaikan.
Namun, pengembangan BBN sebenarnya tidak hanya berhenti pada biodiesel. Indonesia juga memiliki potensi besar di sektor bioetanol, yang dinilai bisa menjadi kartu penting dalam menjaga ketahanan pasokan energi berbasis sumber terbarukan.
Sayangnya, pengembangan bioetanol selama lebih dari dua dekade terakhir belum menunjukkan hasil signifikan. Mandatori campuran etanol sebesar 5 persen yang seharusnya mulai berjalan sejak 2016, bahkan target E20 pada tahun ini sesuai Permen ESDM No.12/2015, hingga kini masih jauh dari harapan.
Di saat Indonesia masih tertatih, sejumlah negara lain justru melaju pesat. Brasil menjadi salah satu contoh sukses dalam pemanfaatan etanol sebagai campuran bahan bakar. Negara tersebut mampu memperkuat ketahanan energinya sekaligus menekan emisi karbon secara signifikan.
Dalam forum Bisnis Indonesia Forum (BIF) yang digelar Februari lalu di Wisma Bisnis Indonesia, para narasumber seperti CEO Pertamina New & Renewable Energy John Anis, Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara, serta Ketua Umum Apsendo Izmirta Rachman sepakat bahwa bioetanol memiliki peran penting dalam mewujudkan kedaulatan energi.
Brasil disebut berhasil memangkas emisi karbon hingga 1,34 miliar ton setara CO2 dan menghemat devisa sekitar US$261 miliar per tahun dari pengembangan bioetanol. Negara tersebut bahkan menargetkan produksi hingga 50 miliar liter per tahun, naik dari posisi saat ini sebesar 36,83 miliar liter.
Tidak hanya mengandalkan tebu, Brasil juga memanfaatkan jagung sebagai bahan baku utama. Langkah ekspansi ini bahkan menarik investasi baru hingga sedikitnya US$23 miliar.
Jejak serupa kini mulai diikuti negara lain seperti India, Filipina, dan Amerika Serikat yang semakin agresif meningkatkan produksi etanol.
Meski langkah Indonesia dinilai terlambat, peluang untuk mengejar ketertinggalan masih terbuka lebar. Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiyani menilai bioetanol tetap prospektif, terutama jika harga bahan baku mendukung.
“Kalau bioetanol itu berbasis pada harga molasesnya. Saat ini molases di harga kurang dari Rp1.000/kg akan lebih menguntungkan jika diolah menjadi Bahan Bakar Bioetanol. Dan ini molases dari lokal,” jelas Eniya.
Pemerintah sendiri baru saja menerbitkan aturan baru melalui Kepmen No.114/2026 yang menggantikan kebijakan sebelumnya. Dalam regulasi tersebut, target mandatori E10 mulai dikejar pada 2028 secara bertahap di sejumlah wilayah.
Namun, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Untuk merealisasikan E10, Indonesia membutuhkan sedikitnya 5 juta kiloliter etanol, sementara kapasitas produksi dalam negeri saat ini baru sekitar 63.000 kiloliter.
Salah satu hambatan utama datang dari minimnya minat produsen untuk masuk ke industri bioetanol. Menurut Ketua Apsendo Izmirta Rachman, hal itu dipengaruhi oleh harga yang dinilai kurang kompetitif.
“Harga bioetanol saja ditetapkan sekitar Rp7.900 per liter etanol, dengan formulasi yang tidak diubah sejak lama,” ungkapnya kepada Bisnis baru-baru ini.
Selain itu, bahan baku bioetanol juga harus bersaing dengan kebutuhan industri lain seperti makanan dan minuman hingga farmasi.
“Jangan salahkan kalau bahan baku ini tetap diekspor, karena tidak ada yang mengurusi tata niaga tersebut,” ucap Izmirta.
Masalah lain yang tak kalah serius adalah derasnya impor etanol, terutama dari Amerika Serikat. Kebijakan pembebasan tarif impor dari kesepakatan dagang RI-AS membuat produsen lokal semakin tertekan.
Izmirta menilai Indonesia membutuhkan lembaga khusus yang memiliki kewenangan lintas kementerian untuk mengatur tata niaga, harga, hingga rantai pasok bahan baku, seperti National Biofuels Board (NBB) di Filipina.
“Hal inilah yang tiada di Indonesia, jadi di atas kertas kebijakan bioetanol terdapat target, tetapi sulit direalisasi. Produsen was-was, apakah produksi diserap seluruhnya, sedangkan ketetapan harga tida sesuai,” kata Izmirta.
Di sisi lain, pengembangan bioetanol juga perlu mempertimbangkan aspek lingkungan. Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi bahan baku dari tanaman dengan upaya pelestarian hutan dan ekosistem alam. Jika hal itu bisa dilakukan, bioetanol berpotensi menjadi salah satu fondasi penting ketahanan energi nasional di masa depan.
