TOPMEDIA — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk mempercepat tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Langkah ini dinilai krusial bukan sekadar demi mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melainkan sebagai manifestasi transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan negara di tingkat lokal.
Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri penyerahan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur di Surabaya, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan laporan ini dilakukan secara kolektif oleh 36 kabupaten/kota di Jawa Timur, menyusul Kota Surabaya dan Kabupaten Sumenep yang telah menyampaikan laporannya lebih awal.
Dalam arahannya, Khofifah mengapresiasi keberagaman gaya penyusunan laporan dari setiap daerah. Ia mencatat ada daerah dengan dokumen yang ringkas, namun ada pula yang sangat tebal. Baginya, ketebalan dokumen bukanlah indikator utama, melainkan ketepatan sasaran program yang telah dicanangkan.
“Masing-masing punya style berbeda. Tapi saya rasa yang paling penting adalah bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran dari program-program tersebut dirasakan masyarakat,” ujar Khofifah.
Ia berharap, melalui review inspektorat dan pemeriksaan interim yang telah dilakukan BPK, catatan-catatan yang muncul dapat segera diperbaiki. Target akhirnya adalah seluruh daerah di Jawa Timur mampu mempertahankan atau meraih opini WTP.
“Kita berharap ketika maksimalisasi sudah dilakukan untuk menindaklanjuti catatan hasil pemeriksaan, maka seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur pada akhirnya bisa mencapai WTP,” tambahnya.
Di sisi lain, Khofifah memberikan catatan khusus terkait stabilitas ekonomi daerah pasca-Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Ia mengingatkan para bupati dan wali kota untuk tetap waspada terhadap dinamika global yang mulai merembet ke level lokal, termasuk potensi gangguan distribusi kebutuhan pokok.
Secara spesifik, Khofifah menyoroti ketegangan geopolitik di Selat Hormuz yang bisa berdampak pada rantai pasok energi dan pangan nasional. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah mitigasi kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
“Dampaknya ini bisa beragam, tidak hanya global, tapi nasional, bahkan lokal. Termasuk yang harus kita mitigasi adalah kelangkaan LPG,” tegasnya.
Ia meminta kepala daerah bersikap proaktif dalam mengawasi distribusi bahan pokok di lapangan. Pasokan harus dipastikan aman dan harganya tetap terjangkau bagi masyarakat yang baru saja merayakan lebaran.
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD kali ini meliputi tiga aspek utama: keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu.
Penentuan opini WTP atau kategori lainnya akan didasarkan pada empat parameter, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.
BPK menggunakan metode audit berbasis risiko dengan teknik uji petik guna memastikan laporan yang disajikan mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sebenarnya. “Pemeriksaan ini adalah mandat undang-undang untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola dengan benar,” pungkas Yuan. (*)
