TOPMEDIA – Dua kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ponorogo mendatangi perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyampaikan keluhan sekaligus meminta perlindungan. Keduanya mengaku mengalami tekanan saat mengelola dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa kedua kepala SPPG tersebut datang langsung menemuinya di Blitar. Mereka meminta perlindungan setelah merasa mendapat intimidasi dalam menjalankan program tersebut.
“Dua kepala SPPG dari Ponorogo ini jauh-jauh datang ke Blitar untuk menemui saya karena minta perlindungan,” kata Nanik saat melakukan kegiatan sosialisasi dan evaluasi program MBG di Blitar pada akhir pekan lalu.
Dua pengelola dapur yang dimaksud adalah Rizal Zulfikar Fikri dari SPPG Ponorogo Kauman Somoroto serta Moch. Syafi’i Misbachul Mufid dari SPPG Ponorogo Jambon Krebet. Mereka melaporkan adanya dugaan tekanan dari yayasan yang menaungi dapur MBG tersebut, yaitu Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara.
Menurut keterangan keduanya, pihak yayasan mengklaim dimiliki oleh seorang cucu menteri. Selain dugaan intimidasi, yayasan tersebut juga dituding melakukan pengaturan pembelian bahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan anggaran program.
Dalam program MBG, BGN menetapkan anggaran bahan pangan sebesar Rp10.000 untuk setiap porsi makanan. Namun menurut pengakuan pengelola dapur, yayasan hanya membelanjakan sekitar Rp6.500 per porsi.
Kondisi ini membuat para kepala SPPG harus menutup kekurangan biaya dengan uang pribadi agar makanan yang disajikan kepada siswa tetap layak dikonsumsi.
“Mau tidak mau saya harus nombok. Saya kasihan dengan siswa penerima manfaat,” kata Mufid sambil terisak.
Menanggapi laporan tersebut, Nanik menilai perlakuan terhadap para kepala SPPG tidak manusiawi. Ia menegaskan bahwa mereka merupakan perpanjangan tangan BGN dalam menjalankan program pemenuhan gizi bagi masyarakat.
Ia juga menyebut para pengelola dapur sempat mendapat ancaman akan didatangkan polisi maupun pengacara jika tidak mengikuti arahan pihak yayasan.
Setelah menerima pengaduan itu, Nanik segera memerintahkan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, bersama tim untuk melakukan inspeksi mendadak ke dapur MBG yang dilaporkan.
Hasil pemeriksaan menemukan sejumlah masalah serius terkait kondisi fasilitas dapur. Lantai dapur terlihat mengelupas, dinding kotor dan berjamur, sementara ruang pemorsian makanan dinilai tidak memadai dan tidak dilengkapi pendingin ruangan.
Selain itu, fasilitas bagi pekerja seperti ruang istirahat dan locker juga tidak tersedia secara layak. Sistem pengolahan limbah dapur pun dinilai tidak memenuhi standar karena hanya menggunakan buis beton yang hampir meluap dan ditutup dengan papan triplek tipis.
“Dapur-dapur ini sangat tidak layak untuk dilanjutkan,” kata Brigjen Dony.
Berdasarkan temuan tersebut, Nanik memutuskan untuk menghentikan sementara operasional dapur MBG yang dikelola yayasan tersebut sampai ada perbaikan.
“Hentikan. Kalau perlu selamanya jika mereka tidak menunjukkan perbaikan,” tegasnya. (*)
