TOPEMDIA – Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto disebut telah mempertimbangkan tiga kemungkinan skenario keberangkatan jemaah haji Indonesia, seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai rencana pemberangkatan jemaah dari Indonesia menuju Tanah Suci sudah dilakukan bersama Presiden. Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan final apakah ibadah haji tahun ini tetap dilaksanakan atau tidak.
Menurut Irfan, Presiden menempatkan faktor keselamatan jemaah sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Pemerintah pun terus memantau perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Pertimbangan utama presiden adalah keselamatan dan keamanan jemaah, itu yang harus diutamakan. Kami akan terus melihat situasi dan kondisi di Timur Tengah,” kata Irfan di Gedung DPR, Rabu (11/3).
Ia menjelaskan, sejauh ini persiapan penyelenggaraan haji masih berjalan sebagaimana mestinya. Hampir seluruh biaya layanan haji juga sudah dilunasi oleh pemerintah menggunakan dana yang berasal dari calon jemaah haji tahun ini.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia bersama otoritas Arab Saudi pada dasarnya berharap situasi keamanan di kawasan Timur Tengah dapat membaik dalam waktu dekat. Namun Irfan menegaskan pihaknya tidak dapat memprediksi berapa lama konflik yang terjadi antara negara-negara tersebut akan berlangsung.
“Situasi konflik saat ini memiliki potensi eskalasi yang berubah-ubah, jadi kami tidak bisa berandai-andai. Namun, betul, keberangkatan haji tahun ini akan ditentukan presiden,” ujarnya.
Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, pemerintah telah menyusun tiga skenario. Skenario pertama adalah tetap memberangkatkan jemaah haji meskipun konflik masih berlangsung. Dalam kondisi ini, rute penerbangan akan disesuaikan agar lebih aman.
Salah satu opsi jalur udara yang dipertimbangkan adalah melalui Samudera Hindia, kemudian melintas ke wilayah Afrika Timur sebelum menuju Mekkah. Selain perubahan rute, pemerintah juga akan memastikan adanya jaminan koridor aman dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Irfan menegaskan pemerintah akan mengupayakan status non-kombatan bagi jemaah haji Indonesia agar perjalanan mereka tidak terdampak konflik.
Skenario kedua adalah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji meskipun Arab Saudi tetap membuka pelaksanaan ibadah haji. Jika pilihan ini diambil, pemerintah Indonesia perlu melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah Arab Saudi.
Langkah diplomasi tersebut penting karena pembatalan sepihak berpotensi membuat dana yang sudah dibayarkan oleh jemaah menjadi hangus. Irfan belum merinci berapa besar kemungkinan dana yang dapat dikembalikan kepada jemaah jika skenario ini terjadi.
Adapun skenario ketiga adalah apabila pemerintah Arab Saudi sendiri memutuskan menutup pelaksanaan ibadah haji. Dalam kondisi ini, risiko kerugian finansial dinilai paling kecil karena pihak Arab Saudi diwajibkan mengembalikan seluruh biaya haji yang sudah dibayarkan secara penuh kepada para jemaah. (*)
