TOPMEDIA – Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia kembali menjadi sorotan. Kajian terbaru Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menemukan bahwa subsidi BBM, khususnya Pertalite, masih belum tepat sasaran.
Berdasarkan kajian tahun 2023, sekitar 63 persen konsumen Pertalite justru berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas, bukan masyarakat miskin yang seharusnya menerima manfaat.
Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menegaskan bahwa subsidi seharusnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Berdasarkan kajian INDEF di tahun 2023, sekitar 63% dari mereka yang mengonsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas,” ujarnya di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Andry menilai pemberian subsidi pada komoditas berisiko menimbulkan kebocoran anggaran karena bisa dikonsumsi oleh kelompok masyarakat yang tidak layak. Ia mendorong agar subsidi dialihkan langsung kepada individu penerima manfaat.
“Artinya pasti akan dikonsumsi oleh masyarakat yang bukan seharusnya. Jangan sampai masyarakat tidak mampu hanya bisa membeli Pertalite, sementara yang mampu membeli Pertamax ke atas. Dari sisi kualitas saja sudah berbeda,” jelasnya.
Selain itu, Andry mengingatkan bahwa gejolak geopolitik global turut menekan fiskal Indonesia.
Pemerintah terpaksa memperbesar subsidi agar harga BBM tidak naik, yang pada akhirnya menambah beban anggaran negara.
“Ketika gejolak geopolitik terjadi, tekanan fiskal semakin besar karena pemerintah memperbesar subsidi agar BBM tak naik. Ini yang tidak kita inginkan ke depan,” tegasnya. (*)
