TOPMEDIA – Upaya pemerintah menghadirkan generasi sehat lewat program makan bergizi gratis (MBG) ternyata menyimpan persoalan di lapangan. Di sejumlah sekolah, makanan yang dibagikan justru tidak habis dimakan. Banyak piring kembali utuh, bahkan lauk yang disiapkan tak tersentuh. Keluhan sederhana dari siswa pun muncul, mereka mengaku mulai bosan dengan menu yang itu-itu saja.
Fenomena ini perlahan menjadi perhatian serius. Dari ruang kelas hingga kantin, muncul tanda bahwa program yang awalnya ditujukan untuk memperbaiki gizi anak perlu dievaluasi. Pasalnya, makanan yang tidak dikonsumsi berpotensi menjadi pemborosan anggaran.
Program MBG sendiri dirancang sebagai solusi atas masalah gizi anak. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua berjalan sesuai rencana. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim khusus untuk memperbaiki penyaluran agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Melalui penyisiran penerima manfaat ini, BGN bisa menggunakan anggaran dengan efisien, sekaligus menghindari pemborosan uang negara, karena MBG menjadi sampah makanan (food waste) akibat tidak dimakan siswa,” kata Nanik S Deyang, dikutip dari akun Instagram resminya, Senin (20/4/2026).
Tim ini akan memilah kembali sekolah penerima program. Tidak semua sekolah otomatis mendapatkan MBG. Sekolah swasta dengan biaya tinggi misalnya, tidak lagi menjadi prioritas penerima. Sementara untuk sekolah negeri di kawasan elite, pendekatan berbeda akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada siswa.
Lewat cara ini, siswa bisa menentukan apakah mereka membutuhkan dan ingin menerima MBG atau tidak. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah distribusi yang tidak tepat sasaran.
“Dengan demikian, MBG akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang siswanya memang mau menerima dan membutuhkan,” kata Nanik.
Kebijakan ini muncul setelah dilakukan inspeksi mendadak di sejumlah sekolah di Jakarta. Hasilnya cukup memprihatinkan. Banyak kotak makan yang masih penuh, bukan karena siswa tidak lapar, tetapi karena mereka merasa jenuh dengan menu yang disajikan berulang.
“Beberapa hari saya sengaja keliling ke beberapa sekolah di Jakarta, agak nano-nano alias sedih melihat beberapa ompreng ternyata tidak dimakan dengan alasannya ‘bosan lauknya telur terus’, kata anak-anak SD di Jakarta Utara itu. Ada juga alasannya lebih enak makan di kantin,” ucap Nanik.
Selain temuan di lapangan, kritik juga datang dari DPR. Program ini dinilai perlu lebih selektif, terutama agar tidak salah sasaran. Sekolah dengan mayoritas siswa dari keluarga mampu dianggap tidak perlu menjadi prioritas.
Nanik juga menegaskan bahwa penyaringan harus dilakukan lebih ketat, termasuk di sekolah negeri dengan latar belakang siswa dari kalangan ekonomi atas.
“Demikian juga di sekolah negeri yang banyak siswanya dari kalangan mampu, perlu ditanya siapa yang mau MBG dan siapa yang tidak, karena rata-rata siswa sudah punya bekal yang lebih bagus atau membawa uang saku untuk jajan di kantin,” tuturnya.
Ia turut mengungkapkan keluhan dari sejumlah kepala daerah terkait kondisi di lapangan yang dinilai kurang efektif.
“Mereka mengatakan mubazir, karena tidak dimakan, dan kadang dibawa pulang lalu dikasih ke asisten rumah tangganya,” ucap Nanik.
Langkah pembenahan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar program MBG benar-benar menyasar anak-anak yang membutuhkan, khususnya mereka yang mengalami kekurangan gizi.
Tim optimalisasi yang dibentuk tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga memperbaiki sistem secara menyeluruh. Tim tersebut terdiri dari unsur investigasi, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan.
“Saya seizin Kepala BGN, Pak Dadan Hindayana, kemudian membentuk tim optimalisasi untuk penyaluran MBG agar tepat sasaran, yang terdiri atas tim investigasi di bawah saya, kedeputian promosi dan kerja sama, serta kedeputian pemantauan dan pengawasan (tauwas),” kata Nanik.
Tahap awal evaluasi difokuskan di wilayah DKI Jakarta sebelum nantinya diperluas ke daerah lain. Diharapkan, langkah ini menjadi dasar perbaikan menyeluruh terhadap program MBG.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa program besar tidak hanya soal anggaran, tetapi juga pelaksanaan yang tepat. Ketika makanan bergizi tidak dikonsumsi, yang tersisa bukan sekadar sisa makanan, melainkan pertanyaan tentang seberapa efektif kebijakan tersebut dijalankan. (*)
