TOPMEDIA-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD).
Melalui program Kelas Parenting Orang Tua yang diinisiasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) RW, Pemkot menggaungkan Gerakan Wajib Belajar 13 Tahun, yang kini mencakup satu tahun pendidikan pra-sekolah.
Kegiatan ini dilaksanakan di Balai RW 4 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, pada Rabu, 10 September 2025, sebagai bagian dari upaya sistematis dalam memperkuat pondasi pendidikan karakter sejak usia dini.
Ketua Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani, menjelaskan bahwa saat ini kebijakan wajib belajar tidak lagi terbatas pada 12 tahun (SD hingga SMA), tetapi diperluas menjadi 13 tahun, dengan penambahan satu tahun pra-sekolah.
“Dulu hanya 12 tahun, tapi karena tuntutan zaman dan pentingnya pembentukan karakter sejak dini, sekarang ditambah satu tahun pra-sekolah,” ujarnya.
Rini menekankan bahwa PAUD bukan hanya tempat bermain, tetapi menjadi tahap penting dalam membentuk kemandirian, kedisiplinan, serta kemampuan sosial anak. Anak-anak yang mengikuti pendidikan pra-sekolah akan lebih siap secara mental dan emosional ketika memasuki bangku sekolah dasar.
“Anak yang tidak mengikuti PAUD cenderung belum siap duduk tenang di kelas, mengikuti aturan, atau berinteraksi dengan teman,” imbuhnya.
Tanamkan 7 Kebiasaan Baik Anak Indonesia Hebat
Selain mendorong wajib belajar 13 tahun, Pemkot Surabaya juga mengintegrasikan tujuh kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari anak, yakni:
Bangun pagi
Beribadah
Olahraga
Makan sehat
Bersosialisasi
Gemar belajar
Tidur tepat waktu
Ketujuh kebiasaan ini bahkan dikemas dalam bentuk senam edukatif yang rutin dilakukan anak-anak di sekolah, sebagai bagian dari pendekatan menyenangkan dalam pendidikan karakter.
Untuk memastikan seluruh anak usia 5–6 tahun di Surabaya mendapatkan akses pendidikan pra-sekolah, Pemkot memanfaatkan teknologi melalui aplikasi Si Bunda. Aplikasi ini memudahkan Bunda PAUD di tingkat kelurahan dan kecamatan dalam:
Mencatat jumlah anak usia pra-sekolah
Memverifikasi data administrasi kependudukan (adminduk)
Mengidentifikasi anak-anak yang belum terdaftar di lembaga PAUD
“PR kami adalah menjangkau anak-anak yang belum mengikuti pra-sekolah. Kami ingin tahu penyebabnya—apakah kendala ekonomi, masalah keluarga, atau lainnya,” jelas Rini.
Tantangan utama dalam pelaksanaan program ini, menurut Rini, mencakup data yang tidak valid, kondisi keluarga broken home, serta keterbatasan ekonomi.
Oleh karena itu, Pemkot Surabaya terus membangun sinergi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Pendidikan (Dispendik) dan DP3APPKB, untuk menangani kasus-kasus kompleks.
Salah satu contoh konkret, ungkapnya, adalah penanganan cepat terhadap seorang anak yang ingin sekolah namun terkendala biaya. Dengan dukungan Dispendik, anak tersebut bisa langsung bersekolah secara gratis di TK Al-Amin berkat kerja sama dengan lembaga pendidikan terdekat.
Masyarakat Surabaya yang menghadapi kendala serupa disarankan menghubungi Puspaga. Tim akan melakukan pendekatan langsung (outreach) dan membantu memfasilitasi solusi, terutama untuk warga yang tergolong keluarga miskin.
“Pendidikan pra-sekolah adalah hak setiap anak. Kami ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal hanya karena alasan biaya atau administrasi,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, menegaskan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dalam menangani berbagai kendala. Menurutnya, setiap permasalahan memerlukan pendekatan yang berbeda.
“Kami akan bekerja sama dengan DP3APPKB jika menyangkut faktor psikologis atau lingkungan keluarga. Untuk kendala biaya, kami pastikan langsung ada solusi,” ujarnya.
Masalah data adminduk juga menjadi perhatian, terutama jika anak memiliki Kartu Keluarga (KK) Surabaya, tetapi tinggal di luar kota, atau sebaliknya. Kondisi ini berdampak pada angka partisipasi dalam program satu tahun pra-sekolah.
Pemkot Surabaya telah menyediakan berbagai kanal bantuan dan koordinasi, mulai dari Puspaga, Bunda PAUD Kelurahan dan Kecamatan, hingga kolaborasi lintas OPD. Semua ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat dari pendidikan usia dini yang layak, terjangkau, dan berkualitas.
“Faktor jarak, data tidak valid, atau kesulitan ekonomi tidak boleh jadi penghalang. Semua anak harus mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan,” pungkas Rini.
