TOPMEDIA – Likuiditas perekonomian Indonesia pada Maret 2026 menunjukkan peningkatan signifikan. Bank Indonesia melaporkan bahwa uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh 9,7 persen year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 8,7 persen.
Dengan capaian tersebut, posisi M2 tercatat mencapai Rp 10.355,1 triliun, didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 14,4 persen dan uang kuasi sebesar 5,2 persen.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa perkembangan M2 pada Maret 2026 mencerminkan peran kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Pertumbuhan M2 terutama dipengaruhi oleh meningkatnya tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat dan penyaluran kredit. Hal ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan baik di tengah ketidakpastian global,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).
Tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh signifikan sebesar 39,2 persen (yoy), meningkat dibandingkan Februari yang sebesar 25,6 persen.
Sementara itu, penyaluran kredit pada Maret 2026 tercatat stabil dengan pertumbuhan 8,9 persen (yoy). Perry menambahkan bahwa konsistensi penyaluran kredit menjadi bukti dukungan perbankan terhadap sektor riil.
Selain itu, uang primer (MO) adjusted pada Maret 2026 tumbuh 16,8 persen (yoy), melanjutkan tren positif dari bulan sebelumnya yang sebesar 18,3 persen.
Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya giro bank umum di BI sebesar 41,8 persen serta uang kartal yang diedarkan sebesar 8,6 persen.
“Perkembangan uang primer telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas, sehingga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan tetap terjaga,” jelas Perry.
Menutup pernyataannya, Perry menekankan bahwa Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk menghadapi risiko global, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu kenaikan harga energi.
“Kami akan menjaga bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran agar stabilitas tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
