TOPMEDIA – Wacana Slovenia untuk keluar dari aliansi pertahanan NATO dikabarkan semakin menguat. Pemerintah setempat disebut tengah menyiapkan langkah penting untuk mengetahui sikap masyarakat terkait isu tersebut melalui referendum nasional.
Ketua Parlemen Slovenia yang baru dilantik, Zoran Stevanovic, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menepati janji kepada rakyat untuk menggelar pemungutan suara mengenai kemungkinan negara itu mundur dari NATO. Referendum tersebut, kata dia, akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Saya harus mengatakan bahwa kami telah berjanji kepada rakyat untuk mengadakan referendum mengenai masalah keluarnya dari NATO. Kami akan (segera) mengadakan referendum ini,” ujar Stevanovic kepada lembaga penyiaran nasional RTVSLO, Selasa (14/4/2026), seperti dikutip Anadolu Agency.
Meski demikian, Stevanovic mengakui jalan menuju keluarnya Slovenia dari NATO tidak akan mudah. Ia menilai mayoritas masyarakat kemungkinan besar masih mendukung keanggotaan negara itu di dalam aliansi militer tersebut.
Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dirilis pada 2025, yang menunjukkan sebagian besar warga Slovenia memilih negaranya tetap berada di NATO. Banyak warga menilai keanggotaan itu memberikan manfaat besar, terutama dalam hal pertahanan dan keamanan nasional.
Namun, pemerintah tetap ingin memastikan langsung suara publik melalui referendum. Jika hasilnya menunjukkan dukungan mayoritas untuk keluar, barulah langkah resmi pengunduran diri dari NATO akan diajukan.
Stevanovic juga menegaskan bahwa wacana ini lahir dari keputusan internal Slovenia, bukan karena tekanan atau pengaruh dari pihak luar. Menurutnya, pemerintah ingin menjaga prinsip independensi dalam menentukan arah kebijakan negara.
Ia pun membantah anggapan bahwa rencana tersebut menunjukkan keberpihakan Slovenia kepada Rusia. Stevanovic menekankan bahwa posisinya bukan pro negara tertentu, melainkan semata-mata untuk kepentingan nasional Slovenia.
“Saya tidak memiliki pandangan pro-Rusia, hanya pandangan pro-Slovenia. Kami berpendapat bahwa Slovenia harus menjalankan kebijakannya secara independen dan berdaulat,” tambahnya.
Sebagai informasi, Slovenia resmi bergabung dengan NATO pada 2004, bersamaan dengan masuknya negara tersebut ke Uni Eropa.
Isu mengenai kemungkinan hengkang dari NATO mulai mencuat sejak 2025. Salah satu alasan utama yang mendorong wacana ini adalah persoalan anggaran pertahanan.
Sebagai anggota NATO, setiap negara diwajibkan mengalokasikan sekitar 20 persen anggaran untuk kebutuhan pertahanan nasional. Bagi Slovenia, porsi tersebut dinilai terlalu besar karena dana tersebut dianggap lebih bermanfaat jika dialihkan ke sektor lain yang lebih mendesak, seperti kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, ada pula kekhawatiran bahwa keanggotaan dalam NATO berpotensi menyeret Slovenia ke dalam konflik internasional, termasuk perang antara Rusia dan Ukraina. Pemerintah disebut ingin menghindari keterlibatan dalam konflik semacam itu karena dikhawatirkan justru merugikan kepentingan negara. (*)
