TOPMEDIA – Kegiatan koordinasi dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diselenggarakan Badan Gizi Nasional (BGN) di Pangandaran menuai kritik tajam. Sorotan muncul setelah agenda yang berlangsung di aula Hotel Laut Biru Resort pada Sabtu, 11 April 2026, digelar secara tertutup dan tidak memberikan akses kepada media untuk melakukan peliputan langsung.
Acara tersebut diketahui dihadiri sejumlah unsur penting, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hingga dinas terkait. Berdasarkan informasi yang beredar, rapat dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN dengan fokus pembahasan koordinasi serta evaluasi program pemenuhan gizi di wilayah Jawa Barat.
Meski membahas program yang menyangkut kepentingan publik, sejumlah jurnalis yang datang ke lokasi justru tidak diperkenankan masuk ke area kegiatan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari kalangan media mengenai transparansi agenda tersebut.
“Ini kegiatan menyangkut kepentingan publik, tapi kenapa justru tertutup?” ujar Ibil, seorang jurnalis regional, saat berada di depan hotel lokasi acara.
Beberapa awak media kemudian mencoba meminta penjelasan kepada panitia terkait alasan pembatasan akses peliputan. Salah satu panitia, Syam Oza, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda internal.
“Ini agenda internal. Nanti hasil rapat dari pimpinan. Kalau kami staf hanya menjalankan tugas,” katanya kepada sejumlah wartawan.
Penjelasan itu tidak serta-merta meredam sorotan. Pasalnya, rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan program gizi nasional dinilai semestinya terbuka untuk diketahui masyarakat.
Kritik keras juga datang dari Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Pangandaran, Tian Kadarisman. Ia menilai langkah BGN yang menutup akses media justru bertolak belakang dengan semangat pengawasan dan akuntabilitas publik.
Berdasarkan surat undangan resmi bernomor 1317/D.TWS/04/2026 dan 1450/D.TWS/WIL.II/04/2026, agenda tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN dan turut dihadiri mitra dapur SPPG dari wilayah Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar.
“Ini sangat ironis dan memalukan. Pejabat yang datang adalah Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, tapi justru mereka menutup diri dari pantauan publik dan pengawasan media. Jika fungsi pengawasan internal mereka saja eksklusif dan tertutup, bagaimana rakyat bisa percaya bahwa program MBG ini bebas dari penyimpangan?” kata Tian.
Menurutnya, sikap tertutup BGN dalam rapat evaluasi tersebut justru semakin memperkuat kecurigaan masyarakat, terlebih di tengah berbagai sorotan yang sebelumnya muncul terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyinggung sejumlah isu yang sempat menjadi perhatian publik, mulai dari kualitas menu makanan di lapangan, besarnya anggaran untuk motor trail listrik, hingga gaya hidup mewah oknum mitra yang beredar di media sosial.
Tian menegaskan masyarakat berhak mengetahui hasil evaluasi terhadap para mitra dapur yang terlibat dalam program tersebut.
“Masyarakat berhak tahu apa hasil evaluasi terhadap mitra-mitra dapur. Apakah ada sanksi bagi penyedia makanan yang tidak layak? Atau jangan-jangan pertemuan di hotel mewah ini hanya sekadar ajang pengamanan administratif agar semuanya terlihat benar di atas kertas?” ujarnya.
Sorotan terhadap rapat tertutup ini pun menambah desakan agar pengelolaan program pemenuhan gizi nasional dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel, mengingat program tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. (*)
