TOPMEDIA – Rencana pemerintah untuk memangkas konsumsi BBM melalui kebijakan Work From Home (WFH) memicu reaksi beragam dari dunia usaha. Meski sepakat dengan urgensi penghematan energi akibat tensi panas di Timur Tengah, para pengusaha mewanti-wanti agar kebijakan tersebut tidak dipukul rata.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menegaskan, pemerintah perlu melakukan pemetaan sektor secara presisi. Sebab, karakteristik setiap industri dalam menggerakkan roda ekonomi sangat berbeda.
Shinta mengingatkan bahwa wajah ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada sektor riil yang menuntut kehadiran fisik. Industri manufaktur, logistik, hingga perdagangan tidak bisa dijalankan hanya melalui layar komputer dari rumah.
“Banyak sektor riil seperti manufaktur dan logistik yang berkaitan langsung dengan operasional lapangan. Mereka butuh mobilitas fisik agar produksi dan distribusi tetap berjalan,” ujar Shinta, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, jika WFH dipaksakan secara seragam, dikhawatirkan justru akan memicu disrupsi ekonomi yang lebih mahal harganya ketimbang nilai penghematan BBM itu sendiri.
Di sisi lain, Apindo mengakui ada sektor yang jauh lebih “ramah” terhadap pola kerja jarak jauh. Sektor-sektor tersebut di antaranya Teknologi Informasi (IT), Industri Kreatif dan Jasa Konsultasi.
Namun, Shinta menekankan bahwa keputusan akhir mengenai pola kerja sebaiknya diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing perusahaan. Perusahaan dianggap paling paham mengenai ritme operasional dan kebutuhan koordinasi antar-divisi mereka.
Wacana WFH ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti langkah ekstrem yang diambil Pakistan. Negara tersebut telah menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi 50% pegawai, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Bahkan, hari kerja dipotong menjadi hanya empat hari seminggu.
Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk mempelajari model tersebut sebagai perbandingan efisiensi di tengah krisis energi yang mulai terasa segenting masa pandemi COVID-19.
Menanggapi studi banding ke Pakistan tersebut, dunia usaha berharap pemerintah membuka ruang diskusi yang lebar sebelum mengetok palu. Kajian mendalam diperlukan agar kebijakan penghematan energi ini bisa berjalan optimal tanpa mengorbankan produktivitas nasional.
“Perlu dilihat desain kebijakannya seperti apa. Kami harap ada dialog agar tujuan penghematan tercapai tanpa menimbulkan gangguan terhadap aktivitas operasional sektor usaha,” tutup Shinta. (ton/top)
