TOPMEDIA – Nilai tukar rupiah dibuka melemah pada perdagangan Rabu pagi di Jakarta. Mata uang Garuda terkoreksi sekitar 22 poin atau 0,13 persen ke level Rp16.920 per dolar AS, dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp16.898 per dolar AS.
Analis dari Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai tekanan terhadap rupiah dipicu oleh situasi global yang masih diliputi ketidakpastian, terutama karena penutupan Selat Hormuz. Kondisi ini membuat pelaku pasar cenderung menghindari risiko dan memilih bersikap hati-hati.
Menurutnya, sentimen “risk off” masih dominan, diperkuat oleh harga minyak dunia yang tetap tinggi serta belum adanya kejelasan terkait perkembangan geopolitik di kawasan tersebut.
Berdasarkan laporan Sputnik, Iran disebut tetap membuka jalur bagi kapal-kapal yang tidak terkait dengan Amerika Serikat maupun Israel. Namun, pembatasan di Selat Hormuz tetap terjadi sebagai dampak dari operasi militer kedua negara tersebut terhadap Iran.
Selat Hormuz sendiri dikenal sebagai salah satu jalur vital distribusi energi global, khususnya untuk pengiriman minyak dan gas alam cair dari kawasan Teluk Persia. Gangguan di jalur ini langsung berdampak pada aktivitas ekspor serta produksi energi di wilayah tersebut.
Di tengah kondisi tersebut, harga minyak dunia masih berada di level tinggi. Minyak mentah jenis WTI tercatat sekitar 88 dolar AS per barel, sementara Brent berada di kisaran 98 dolar AS per barel.
Meski demikian, muncul secercah harapan meredanya ketegangan. Laporan dari Anadolu Agency menyebutkan bahwa Donald Trump menginstruksikan penundaan serangan terhadap fasilitas energi selama lima hari, menyusul komunikasi yang disebut berjalan positif dengan pihak Teheran.
Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf. Ia menegaskan bahwa tidak ada negosiasi dengan Amerika Serikat dan menyebut isu tersebut sebagai kabar yang menyesatkan, yang diduga bertujuan memengaruhi pasar minyak dan keuangan global.
Ghalibaf juga menegaskan sikap Iran yang tetap keras, dengan menyatakan bahwa rakyatnya menginginkan balasan tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai agresor, sementara pemerintah terus berdiri di belakang kepemimpinan negara hingga tujuan konflik tercapai. (*)
