TOPMEDIA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak akan beralih ke sistem daring. Ia memastikan, kebijakan penghematan energi yang tengah disiapkan pemerintah tidak akan memengaruhi metode pembelajaran siswa.
Pemerintah sendiri diketahui sedang merancang aturan kerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah dampak konflik di kawasan Asia Barat. Namun, Abdul Mu’ti menekankan bahwa sektor pendidikan tidak termasuk dalam kebijakan tersebut. Ia memastikan proses belajar akan tetap berjalan normal seperti biasa, dengan sistem tatap muka di sekolah selama lima hari dalam seminggu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara pada pertengahan Maret 2026 mendorong langkah efisiensi energi, termasuk mempertimbangkan penerapan WFH sebagai respons terhadap tekanan global.
Menindaklanjuti arahan tersebut, jajaran Kabinet Merah Putih menyusun strategi penghematan energi di berbagai sektor layanan publik, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Isu pembelajaran daring sempat muncul dalam rapat koordinasi teknis terkait kebijakan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, sempat menjelaskan bahwa opsi penyesuaian metode belajar—baik daring maupun luring—akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mata pelajaran. Rencana ini disebut akan mulai berjalan pada April 2026.
Meski demikian, dalam pernyataan terbarunya, Pratikno menegaskan bahwa kegiatan pendidikan tetap diprioritaskan berlangsung secara tatap muka. Ia menilai, keberlangsungan pembelajaran yang optimal harus dijaga agar tidak menimbulkan learning loss, yaitu kondisi menurunnya pengetahuan dan kemampuan siswa akibat terganggunya proses belajar.
Ia juga mengungkapkan bahwa wacana penerapan sistem hybrid sempat dibahas. Namun, setelah melalui diskusi lintas kementerian, pemerintah menilai belum ada kebutuhan mendesak untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh. Keputusan ini diambil demi menjaga kualitas pendidikan tetap maksimal. (*)
