Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, mengungkapkan bahwa sejak Kamis (19/3), sebanyak 22 negara telah berkumpul guna merancang strategi pengamanan kawasan tersebut. Mayoritas peserta berasal dari negara anggota NATO, namun ada pula negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Uni Emirat Arab, dan Bahrain yang ikut terlibat.
Menurut Rutte, kolaborasi ini bertujuan untuk membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz secepat mungkin. Ia menegaskan bahwa pembahasan masih berlangsung, termasuk menentukan langkah konkret yang akan diambil bersama, terutama dengan Amerika Serikat.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump sempat menyoroti sikap NATO yang dinilai kurang aktif dalam membantu membuka jalur pelayaran tersebut. Ia bahkan menyebut kredibilitas aliansi itu mulai dipertanyakan.
Situasi di kawasan memanas setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada akhir Februari, termasuk ke ibu kota Teheran. Serangan itu menimbulkan kerusakan serta korban jiwa. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan pangkalan militer AS di Timur Tengah.
Ketegangan tersebut berdampak langsung pada aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital distribusi minyak dan gas dari kawasan Teluk ke berbagai negara. Terhentinya lalu lintas kapal di wilayah ini pun memicu kenaikan harga bahan bakar di sejumlah negara. (*)