TOPMEDIA – Indonesia dinilai perlu segera melakukan reformasi sektor pariwisata untuk menghadapi dampak krisis global, terutama akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tekanan terhadap pariwisata semakin nyata karena terganggunya konektivitas internasional.
“Indonesia perlu segera melakukan reformasi untuk memitigasi kerugian akibat krisis global, serta membangun fondasi pariwisata dan destinasi yang kompetitif, tangguh, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/3/2026).
Kementerian Pariwisata memproyeksikan potensi kehilangan sekitar 5.500 wisatawan mancanegara (wisman) per hari dengan kerugian devisa mencapai Rp 184,8 miliar jika tidak segera dimitigasi.
Sementara itu, laporan InJourney Airports untuk periode akhir Februari hingga 10 Maret 2026 mencatat gangguan pada sembilan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai.
Gangguan ini berdampak pada mobilisasi 47.012 penumpang, diperparah oleh kenaikan harga avtur.
Airlangga menegaskan bahwa pariwisata tetap menjadi sektor strategis bagi perekonomian nasional.
“Dengan gejolak nilai tukar saat ini, seharusnya menjadi potensi tersembunyi dalam menarik wisatawan karena mereka bisa mendapatkan nilai lebih dari uang yang mereka tukarkan. Untuk itu, pemasaran yang menonjolkan Indonesia sebagai destinasi high-end dengan harga terjangkau perlu diperkuat,” katanya.
Beberapa langkah strategis yang dipaparkan antara lain perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke 20 negara potensial, penguatan pasar domestik melalui konsep micro-tourism dan momentum libur Lebaran.
Kemudian stimulus transportasi berupa diskon tiket dan kebijakan Work From Anywhere untuk mendorong mobilitas wisatawan lokal.
Selain itu juga negosiasi pembukaan rute internasional baru serta promosi destinasi bagi digital nomad dan penguatan branding Indonesia sebagai destinasi aman, stabil, dan kompetitif.
Reformasi yang ditekankan Airlangga bukan hanya untuk memitigasi kerugian jangka pendek, tetapi juga membangun ekosistem pariwisata yang tangguh menghadapi krisis global.
Kolaborasi antar pemangku kepentingan dinilai krusial agar pariwisata tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. (*)
