TOPMEDIA – World Bank menilai Indonesia berisiko terjebak dalam status negara berpendapatan menengah jika tidak segera melakukan reformasi struktural pada iklim usaha dan investasi tidak segera dilakukan secara mendalam.
Lead Country Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste, David Knight, menyampaikan bahwa meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dan menunjukkan kinerja ekonomi yang cukup baik, sejumlah tantangan mendasar masih menghambat.
“Indonesia telah membuat banyak kemajuan. Namun, jika melihat berbagai prasyarat pertumbuhan, khususnya yang berkaitan dengan kualitas iklim bisnis, Indonesia masih tertinggal pada banyak indikator,” ujarnya dalam agenda Indonesia Economic Summit di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Menurut David, Indonesia harus beralih ke mesin pertumbuhan baru karena model pertumbuhan yang selama ini digunakan tidak lagi memadai untuk mendorong ekonomi menuju level pendapatan tinggi.
“Pendorong pertumbuhan ke depan harus semakin bersifat endogen, berfokus pada produktivitas, serta memperluas pasar melampaui batas domestik guna mempercepat pembangunan dan inovasi,” katanya.
Berdasarkan analisis World Bank terhadap data perusahaan di Indonesia, ekosistem perusahaan besar dinilai kurang dinamis dan produktif dibandingkan negara lain dengan ukuran ekonomi serupa namun berpendapatan lebih tinggi.
“Perusahaan yang lebih besar dan lebih lama beroperasi di Indonesia justru cenderung kurang produktif, padahal seharusnya menjadi motor penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pertumbuhan ekonomi,” jelas David.
Ia menambahkan, tantangan bukan hanya pada hambatan regulasi, tetapi juga pada penegakan kesetaraan kesempatan berusaha (level playing field) yang konsisten. Kondisi ini turut berdampak pada sektor keuangan, pasar jasa, dan industri pengolahan.
David juga menyoroti tingginya tingkat informalitas tenaga kerja di Indonesia. Mengacu pada data Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sekitar 83% tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal, salah satu yang tertinggi di antara negara dengan ekonomi besar.
“Tingginya informalitas berdampak pada rendahnya penerimaan pajak, terbatasnya ruang fiskal pemerintah untuk investasi produktif, serta lambatnya pengembangan sektor keuangan dan sistem inovasi,” ujarnya.
Meski demikian, World Bank menegaskan aspirasi pertumbuhan Indonesia di angka 8% pada 2029 tetap realistis.
David menekankan bahwa kunci pencapaian terletak pada konsistensi pelaksanaan reformasi.
“Melalui paket reformasi yang kami rekomendasikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi meningkat sekitar 10%. Jika diterapkan selama lima tahun, ini setara dengan tambahan sekitar 2% pertumbuhan per tahun,” pungkasnya. (*)
