TOPMEDIA – Di tengah masifnya sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah, sebuah lembaga pendidikan di Pamekasan, Madura, mengambil jalan berbeda. Lembaga yang menaungi Kelompok Bermain (KB) Raudhatul Athfal (RA) Insan Cendikia dan MI Alquran Internasional (MIQI) Darussalam ini memilih untuk melanjutkan program makan mandiri yang telah mereka jalankan selama tiga tahun terakhir.
Keputusan ini bukanlah bentuk penolakan sepihak, melainkan hasil musyawarah mufakat dengan seluruh wali murid. Suherman, perwakilan dari lembaga tersebut, menjelaskan bahwa ketika tawaran program MBG datang, mereka langsung mengundang para orang tua untuk berdiskusi. “Kami memberikan pilihan kepada wali murid: apakah kita akan beralih ke program pemerintah atau tetap melanjutkan program makan yang sudah berjalan di sekolah. Ternyata, secara aklamasi, mereka lebih memilih program kami dilanjutkan,” ungkap Suherman.
Kepercayaan para wali murid ini didasari oleh efektivitas program yang sudah berjalan. Setiap hari tepat pukul 09.00, seluruh siswa berkumpul untuk makan bersama. Menu yang disajikan sangat bervariasi dengan jadwal satu bulan penuh yang telah disusun, memastikan asupan gizi yang seimbang dan tidak monoton.
Keunggulan lain dari program mandiri ini adalah fleksibilitasnya. Pihak sekolah sangat memperhatikan kondisi setiap anak, terutama yang memiliki alergi. “Kami sangat fleksibel. Jika ada siswa yang memiliki alergi terhadap lauk atau masakan tertentu, kami akan segera menyesuaikan menunya sesuai kebutuhan anak tersebut,” jelas Suherman.
Selain itu, kualitas makanan menjadi prioritas utama. Semua bahan pokok dipastikan segar dan diolah pada pagi hari, sehingga makanan selalu disajikan dalam kondisi hangat. “Mungkin ini salah satu faktor utama mengapa wali murid begitu yakin untuk melanjutkan program ini,” tambah Suherman.
Untuk pendanaan, program ini didukung oleh iuran harian sebesar Rp 5.000 per siswa. Iuran ini disepakati bersama dan justru dianggap lebih hemat, karena berfungsi sebagai pengganti uang jajan. Sejak awal, sekolah berkomitmen untuk mengontrol asupan anak-anak dengan tidak menyediakan kantin dan melarang siswa jajan di lingkungan sekolah. “Sejak awal berdiri, kami berkomitmen untuk mengontrol asupan anak-anak dengan tidak menyediakan kantin. Iuran Rp 5.000 ini pada dasarnya adalah alih fungsi dari uang saku mereka untuk sesuatu yang lebih sehat dan terjamin,” katanya.
Selama tiga tahun berjalan, tidak pernah ada keluhan dari orang tua terkait iuran ini, membuktikan bahwa program makan mandiri ini sangat efektif dan diterima dengan baik oleh seluruh pihak. (*)
