TOPMEDIA – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) revisi Undang-Undang Hak Cipta di DPR RI, Rabu (27/8/2025), berubah menjadi tegang setelah musisi senior Ahmad Dhani berulang kali menyela dan menginterupsi jalannya diskusi. Puncaknya, ia mendapat teguran keras dan ancaman pengusiran dari pimpinan rapat.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, awalnya berlangsung lancar. Ketegangan dimulai saat musisi Ariel Noah menyampaikan keresahan para penyanyi terkait mekanisme perizinan tampil yang dinilai membingungkan. Ariel mempertanyakan kejelasan aturan, terutama apakah setiap penyanyi, bahkan di acara kecil seperti pentas seni sekolah atau pertunjukan kafe, harus selalu mengurus izin.
“Jadi ada pernyataan-pernyataan di mana izin itu harus diperoleh dulu sebelum pertunjukan… Nah, itu yang kita pengin lebih jelas sebetulnya,” kata Ariel, yang juga menyoroti tidak adanya klasifikasi jenis penyanyi yang diwajibkan mengurus izin dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Belum selesai Ariel menyampaikan gagasannya, Ahmad Dhani langsung melakukan interupsi. Ia berdalih bahwa isu tersebut sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya. “Iya, kemarin tapi udah diomongin itu,” ucap Dhani.
Setelah Ariel selesai, Willy Aditya kemudian memberikan kesempatan kepada Judika untuk berbicara. Judika menyampaikan pengalamannya dan menekankan bahwa masalah utama royalti saat ini adalah sistem pengelolaan dan distribusi yang belum efektif.
Namun, lagi-lagi Dhani memotong pembicaraan. “Kurang enaknya di mana?” tanya Dhani, menanggapi pernyataan Judika yang menyebut “ekosistem” kurang enak. Judika sempat terdiam sesaat, sebelum akhirnya menjawab.
Mendengar interupsi tersebut, Willy Aditya segera mengambil alih kendali dan menegur Dhani dengan tegas.
“Mas Dhani, saya ingatkan saya pimpinan di sini. Nanti, sekali lagi, kami berhak juga untuk mengeluarkan jenengan dari forum,” ucap Willy.
Teguran itu membuat Dhani terdiam, dan Judika dapat melanjutkan penjelasannya. Ia menegaskan kembali bahwa fokus utama seharusnya adalah memperbaiki sistem pengelolaan royalti, karena itulah sumber masalah yang membuat hak ekonomi para pencipta lagu tidak terpenuhi. (*)
