TOPMEDIA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dalam sejumlah kasus korupsi. Menurutnya, fenomena ini bisa jadi berkaitan dengan mekanisme rekrutmen politik melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung.
Usai menghadiri rapat bersama DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/4/2026), Tito menyampaikan bahwa sistem pilkada langsung belum tentu selalu menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas.
“Mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini (terkena OTT),” kata Tito.
Menurut Tito, banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dalam waktu berdekatan menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar, bukan sekadar masalah individu semata.
Ia mengakui bahwa pilkada langsung memiliki sisi positif karena memberikan hak penuh kepada masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Namun di sisi lain, sistem tersebut juga membawa sejumlah dampak negatif, terutama tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan para kandidat.
Biaya politik yang mahal, lanjut Tito, berpotensi memunculkan persoalan lain, mulai dari tekanan finansial, lemahnya integritas, hingga masalah moral ketika kepala daerah telah menjabat.
Pernyataan itu mencuat di tengah rentetan kasus OTT yang menjerat sejumlah kepala daerah, termasuk kasus terbaru yang melibatkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, terkait dugaan pemerasan terhadap pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Bagi Tito, kasus-kasus yang terus berulang dalam waktu singkat menjadi sinyal bahwa ada persoalan sistematis dalam proses pemilihan kepala daerah.
“Ada problema dasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini yang digunakan mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung,” katanya.
Ia pun menilai, evaluasi terhadap sistem pilkada langsung perlu dilakukan agar proses demokrasi di tingkat daerah benar-benar mampu melahirkan pemimpin yang amanah dan bebas dari praktik korupsi. (*)
