TOPMEDIA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa cadangan beras pemerintah saat ini telah mencapai 4,4 juta ton per Kamis (2/4). Ia optimistis jumlah tersebut akan terus bertambah dan berpotensi menembus angka 5 juta ton pada bulan April 2026.
Menurut Amran, penguatan stok pangan nasional menjadi langkah penting di tengah ancaman risiko iklim, termasuk potensi El Nino yang dapat memengaruhi produksi padi di Indonesia. Ia menilai kondisi cadangan saat ini menjadi kabar baik di tengah tekanan ekonomi global.
“Sekarang ini capaian kita, stok kita hari ini 4,4 juta ton, insyaAllah bulan ini bisa mencapai 5 juta ton. Ini kebanggaan di saat krisis kondisi ekonomi dunia, pertanian tampil untuk mitigasi risiko, menstabilkan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/4).
Stok beras yang tersimpan di Perum Bulog sebesar 4,4 juta ton tersebut disebut setara dengan 169 persen dari kebutuhan konsumsi nasional per bulan. Dengan jumlah itu, pemerintah dinilai masih memiliki ruang yang cukup aman untuk menjaga kelancaran pasokan serta kestabilan harga di pasar.
Selain beras, pemerintah juga mencatat cadangan komoditas pangan lainnya. Saat ini stok jagung di Bulog mencapai 168 ribu ton, gula konsumsi sebanyak 49 ribu ton, serta minyak goreng sebesar 121 ribu kiloliter.
Amran yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) meyakini posisi stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam waktu dekat.
Penguatan cadangan pangan juga dilakukan hingga tingkat daerah. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di tingkat kabupaten dan kota saat ini tercatat mencapai 14.169,03 ton yang tersebar di 322 daerah.
“Cadangan pangan tidak hanya disiapkan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga wajib memiliki cadangan pangan. Ini akan memeratakan stok dan memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi kondisi apapun,” ujar Ketut.
Untuk tingkat kabupaten dan kota, Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah cadangan terbesar, yakni 2.790,9 ton. Posisi berikutnya ditempati Banten dengan stok sebesar 2.007,25 ton.
Sementara itu, pada level provinsi, Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) secara nasional mencapai 7.561,23 ton. Saat ini sebanyak 33 provinsi telah memiliki aturan dan mekanisme pengelolaan cadangan beras masing-masing.
Jawa Barat kembali menjadi provinsi dengan stok terbesar, yakni 2.626,94 ton, disusul Jawa Timur yang memiliki 825,36 ton.
Ketut menambahkan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi ancaman iklim, khususnya potensi El Nino tahun ini. Langkah tersebut meliputi penguatan produksi pangan, distribusi pupuk, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian.
“Sudah memerintahkan ke seluruh jajarannya bagaimana penyiapan pupuk, pendistribusian pupuk, sekaligus juga peningkatan luas tambah tanam (LTT). Ini sudah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir,” katanya.
Ia juga menilai pengalaman menghadapi El Nino pada 2023 dan 2024 menjadi bekal penting bagi pemerintah dalam memitigasi dampak ancaman serupa pada tahun ini.
Menurutnya, menjaga ketahanan pangan nasional tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan, terutama dalam menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan stabil.
“Tidak mungkin bekerja sendirian. Kita mengharapkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk meningkatkan LTT, distribusi pupuk, benih, dan berbagai dukungan lainnya,” tutur Ketut. (*)
