TOPMEDIA – Krisis geopolitik di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia, diperkirakan akan berdampak serius terhadap kondisi fiskal Indonesia.
Jalur ini menopang sekitar 20% hingga 30% perdagangan minyak global, sehingga gangguan pasokan langsung memicu lonjakan harga energi.
Akibatnya, defisit APBN 2026 diproyeksikan melebar hingga menembus ambang batas 3% terhadap PDB, jauh di atas target awal pemerintah.
Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menilai pelebaran defisit di atas 3% menjadi keniscayaan.
“Kata kunci yang ingin kami sampaikan dari Prasasti adalah pelebaran di atas 3% sepertinya adalah sebuah keniscayaan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Awalnya, APBN 2026 disusun dengan asumsi harga minyak di level USD 70 per barel dan nilai tukar Rp 16.500 per dolar AS, dengan target defisit aman di 2,68% PDB.
Namun, tekanan eksternal membuat harga minyak Brent diproyeksikan menembus USD 100 per barel, bahkan berpotensi melambung hingga USD 140 per barel, sementara rupiah terdepresiasi ke level Rp 17.000 per dolar AS. Kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah menciptakan pembengkakan pengeluaran subsidi.
Berdasarkan kalkulasi Prasasti, setiap kenaikan USD 10 per barel akan mengerek biaya subsidi BBM hingga 30%, sementara pelemahan rupiah sebesar Rp 500 terhadap dolar AS meningkatkan beban subsidi agregat sebesar 3%.
Di sisi lain, penerimaan negara justru diproyeksi melemah akibat perlambatan ekonomi domestik dan tekanan inflasi.
Padahal, pemerintah telah menargetkan penerimaan 2026 naik 30% dibanding tahun sebelumnya. “Ini belanja naik, penerimaan turun. Artinya gap-nya melebar,” jelas Piter.
Skenario Pemerintah
Piter memaparkan tiga skenario respons pemerintah. Pertama yakni membiarkan harga minyak mentah tertransmisi penuh ke harga BBM domestik, hal ini berisiko memicu inflasi tinggi dan menekan daya beli.
Kedua, menahan penuh harga BBM dengan subsidi besar, yang mana dapat membebani APBN secara ekstrem.
“Ketiga skenario moderat, dimana sebagian kenaikan ditransmisikan ke harga BBM, sebagian ditahan dengan subsidi,” tegasnya.
Menurut Piter, skenario ketiga paling rasional. Ia juga menyarankan pemerintah mengambil langkah extraordinary seperti masa pandemi, yakni menerbitkan Perppu untuk mengizinkan defisit di atas 3%.
Rasionalisasi Anggaran
Piter menekankan perlunya efisiensi maksimal. Program populis yang menyedot anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, perlu ditinjau ulang.
Merujuk kajian akademis Universitas Indonesia, program MBG dinilai tidak efisien dan disarankan hanya menyasar siswa SD ke bawah di wilayah tertentu agar lebih tepat sasaran.
Di luar tantangan fiskal, pelebaran defisit juga menimbulkan risiko pembiayaan. Pemerintah harus menarik lebih banyak utang melalui Surat Utang Negara (SUN), sementara minat investor global melemah akibat ketidakpastian perang.
Lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch bahkan menurunkan outlook Indonesia dari Stabil menjadi Negatif.
“Bahasa sederhananya, kamu boleh ngutang seberapapun lewat izin defisit lebar, tapi pertanyaannya, emangnya ada yang mau ngutangin? Kalaupun bisa, itu pasti dengan biaya dan yield yang lebih tinggi,” tegas Piter.
Ia mengingatkan, tanpa efisiensi ketat, Indonesia berisiko menghadapi snowball effect berupa beban utang yang makin berat, rating utang terpuruk, dan bunga utang yang semakin mahal di masa depan. (*)
