Scroll untuk baca artikel
TOP Legal Business PRO
TOP SAGU
TOP SAGU
TOP MEDIA
ECONOMY & FINANCE

Menkeu Beber Risiko Keuangan RI Dampak Perang AS vs Iran di Timur Tengah

×

Menkeu Beber Risiko Keuangan RI Dampak Perang AS vs Iran di Timur Tengah

Sebarkan artikel ini
Menkeu Purbaya Yudi Sadewa. (Foto: Istimewa)
toplegal

TOPMEDIA – Pemerintah mulai memetakan rute penyelamatan ekonomi nasional di tengah meningkatnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Eskalasi di kawasan Timur Tengah ini membawa risiko ganda bagi Indonesia yakni ancaman terhadap ketahanan energi sekaligus guncangan pada stabilitas pasar keuangan domestik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini kembali dipersiapkan untuk menjalankan peran krusialnya sebagai peredam kejut (shock absorber). Hal ini merespons dinamika global yang kian tak menentu akibat potensi gangguan jalur logistik energi dunia.

HALAL BERKAH

“Salah satu risiko utama adalah potensi penutupan Selat Hormuz. Jika ini terjadi, suplai energi global akan terganggu dan memicu lonjakan harga komoditas, terutama minyak mentah,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Maret di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Baca Juga:  IHSG Berpeluang Menguat, Purbaya Pastikan Fondasi Ekonomi Kokoh

Ketidakpastian ini telah memicu perilaku risk-off di pasar keuangan global. Para investor cenderung menghindari aset berisiko dan beralih ke aset aman (safe haven). Fenomena ini ditandai dengan penguatan indeks dollar AS (DXY) serta kenaikan imbal hasil (yield) US Treasury tenor 10 tahun.

Bagi Indonesia, kondisi ini bukan tanpa konsekuensi. Purbaya memperingatkan potensi arus modal keluar (capital outflow) yang dapat menekan nilai tukar rupiah, pasar saham, dan pasar obligasi. “Ini juga akan berimplikasi pada kenaikan biaya pendanaan (cost of fund) kita,” tambahnya.

Dari sisi perdagangan, lonjakan harga minyak akan menambah beban impor migas. Meski Indonesia bisa mendapatkan durian runtuh (windfall) dari kenaikan harga komoditas lain seperti batu bara, nikel, dan minyak kelapa sawit (CPO), tekanan pada neraca pembayaran tetap perlu diwaspadai.

Baca Juga:  Ini Saran Indef untuk Meningkatkan Kredit Perbankan Jelang Ramadan

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan volatilitas harga minyak dunia yang bergerak liar dalam waktu singkat. Harga minyak Brent sempat melonjak hingga 103,74 dollar AS per barel pada awal Maret, sebelum melandai ke kisaran 87-88 dollar AS per barel.

Suahasil menjelaskan bahwa harga minyak mentah Indonesia (ICP) biasanya berada sekitar 4 dollar AS di bawah Brent. “Artinya, efeknya saat ini berada di kisaran 84 atau 85 dollar AS per barel,” ungkapnya.

Namun, kalkulasi ini sangat bergantung pada situasi di lapangan. Jika gangguan distribusi di Selat Hormuz berlanjut, harga minyak dunia diprediksi mampu menembus kembali level 100 dollar AS per barel. Sebaliknya, jika tensi mereda, harga bisa melandai ke level 70 dollar AS per barel.

Baca Juga:  Industri Manufaktur Indonesia 2025 Bertahan di Tengah Tekanan Global, 2026 Jadi Tahun Penentu

Meski beban subsidi energi dan bunga utang berpotensi membengkak, pemerintah berkomitmen menjaga postur APBN tetap kredibel dan prudent. Pemerintah kini fokus pada penguatan strategi ketahanan energi nasional guna memastikan pasokan domestik tidak terganggu oleh kemelut global.

“Pemerintah memantau perkembangan ini secara ketat untuk memastikan instrumen APBN bekerja responsif. Respons kebijakan harus tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” kata Purbaya. (*)

TEMANISHA.COM