TOPMEDIA – Sejumlah tokoh lintas agama dan kalangan intelektual yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan geopolitik di dunia. Mereka pun mengirimkan pesan kebangsaan kepada Presiden dan DPR RI agar segera mengambil sikap tegas menghadapi situasi global yang kian memanas.
Para tokoh tersebut mendorong pemerintah untuk kembali berpegang pada amanat konstitusi, khususnya dalam memperjuangkan perdamaian dunia melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi Indonesia.
Gerakan ini diisi oleh sejumlah figur nasional dari berbagai latar belakang. Di antaranya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri mendiang Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, cendekiawan muslim M. Quraish Shihab, ulama Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo, hingga budayawan Slamet Rahardjo.
Selain itu, ada pula Bhante Sri Pannyavaro Mahathera, Komaruddin Hidayat, Franz Magnis-Suseno, Alissa Q. Wahid, serta mantan pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif yang ikut menyuarakan sikap tersebut.
Dalam pernyataannya, GNB menegaskan bahwa sejak awal berdirinya, Indonesia memiliki misi untuk berkontribusi dalam menciptakan tatanan dunia yang adil dan damai sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
“Konstitusi kita tegas menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan,” tulis pernyataan yang diterima JPNN.com, Jumat (6/3).
Kekhawatiran para tokoh ini semakin meningkat setelah pecahnya konflik bersenjata pada 28 Februari 2028. Saat itu, Amerika Serikat dan Israel dilaporkan melancarkan serangan terhadap Iran di tengah berlangsungnya perundingan terkait program nuklir.
Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil serta merusak berbagai infrastruktur publik. Iran kemudian merespons dengan melakukan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk dan wilayah Israel.
Menurut GNB, eskalasi konflik tersebut sangat berbahaya karena berpotensi memicu perang berskala global. Mereka juga menyoroti bahwa serangan terhadap Iran terjadi ketika umat Islam sedang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan.
“Tindakan tersebut bertentangan dengan upaya perdamaian internasional dan melukai sensitivitas umat Muslim dunia,” tegas mereka.
Selain menyoroti konflik internasional, GNB juga mengkritisi sejumlah langkah pemerintah yang dinilai mulai menjauh dari mekanisme kerja sama multilateral, termasuk yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam pesannya, mereka meminta Presiden RI agar menarik keikutsertaan Indonesia dari Board of Peace (BoP). Mereka juga mendesak agar rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza, Palestina, dibatalkan.
“Presiden harus tetap memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat peran PBB,” lanjut poin dalam pesan tersebut.
Di bagian akhir pernyataan, para tokoh itu mengingatkan pemerintah untuk tetap berpegang pada ketentuan Pasal 11 UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa keputusan terkait perang, perdamaian, serta perjanjian internasional harus memperoleh persetujuan dari DPR RI. (*)
