TOPMEDIA-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya dalam memperluas akses hunian layak bagi pekerja dan buruh melalui penguatan sinergi bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, kalangan pekerja atau buruh menjadi segmen peserta terbesar dalam program BP Tapera.
Meski demikian, pemerintah tetap mendorong pekerja yang belum bergabung agar memanfaatkan program tersebut secara optimal.
“Berdasarkan capaian tahun 2025, peserta terbesar berasal dari segmen buruh,” ujar Yassierli saat menghadiri rapat komite pelaksanaan program BP Tapera Tahun 2026 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Ia menambahkan, Kemnaker siap mendukung BP Tapera dalam melakukan pemetaan kebutuhan program secara lebih komprehensif.
Pemetaan tersebut meliputi besaran kebutuhan hunian, perencanaan besar (grand design), penentuan lokasi, hingga preferensi tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan para pekerja.
Pada tahun sebelumnya, Kemnaker juga telah berperan aktif dalam mendukung sosialisasi program BP Tapera yang dilaksanakan di 10 lokasi berbeda di Indonesia.
Menurut Yassierli, masih terdapat potensi besar yang dapat dioptimalkan dalam program ini. Oleh karena itu,
Kemnaker mendorong BP Tapera untuk memperluas kemitraan dengan berbagai pihak guna memastikan harapan pekerja terhadap kepemilikan hunian layak dapat terealisasi secara nyata.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi bersama jajaran pimpinan BP Tapera.
Pemerintah menilai penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi langkah strategis dalam memastikan program perumahan pekerja berjalan efektif, sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat pekerja pada tahun pelaksanaan 2026.
